EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman menyesalkan sikap Bapenda Riau yang tidak melakukan revisi Perda tentang bahan bakar minyak sehingga harga pertalite tetap seperti sekarang.
Seharusnya Bapenda menyelesaikan survei dan simulasi terlebih dulu hingga akhir tahun, kemudian membuat kajian apakah memang beruntung diturunkan atau tetap harga yang sama.
“Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) terakhir, Bapenda tugasnya untuk membuat simulasi, kemudian menyampaikan ke DPRD, untuk kemudian kita bahas bersama, apakah nanti tetap atau diturunkan. Itu kita putuskan di DPRD nanti, bukan dia yang memutuskan,” kata Noviwaldy, Rabu (18/10/2017).
Dikatakan pria yang akrab disapa Dedet ini, pernyataan Kepala Bapenda Provinsi Riau juga dinilai berlebihan, yang menyebutkan provinsi lain akan meniru Riau, untuk menaikkan pajak BBM jenis pertalite.
“Dunia akan kiamat kalau mengikuti kita. Dinaikkan oleh provinsi lain pajak pertalite-nya seperti kita, akan kena hantam dia oleh masyarakatnya. Kepala Bapenda seharusnya berpikir dulu baru bicara. Selesaikan tugasnya dulu, dikaji dulu, jangan langsung bicara seperti itu,” imbuhnya.
Dengan sikap Kepala Bapenda tersebut, menurut Dedet terkesan seperti ngotot dan tidak ingin menurunkan pajak pertalite tersebut.
Selain itu, ia juga meminta agar pihak pemerintah lebih mengincar pajak BBM untuk perusahaan yang menggunakan premium, bukan masyarakat.
“Hampir semua perusahaan di Riau menggunakan BBM bersubsidi. Harusnya itu yang diincar, bukan malah masyarakat yang diberatkan. Bagi masyarakat yang melihat ada bis-bis perusahaan yang mengisi BBM bersubsidi di SPBU, laporkan kepada kami di DPRD Riau. Selain itu, kita juga mengingatkan Bapenda yang katanya mau melakukan razia besar-basaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Riau, Indra Putra Yana menyampaikan, pajak pertalite dinilai tidak perlu revisi. (*)
