Institute for Development of Economics and Finance (Indef), memperkirakan penghematan anggaran negara untuk subsidi energi bisa mencapai Rp32,14 triliun jika akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, dibatasi hanya untuk kendaraan tertentu.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan jika semua kendaraan plat hitam dilarang menggunakan Pertalite, penghematan anggaran bisa mencapai Rp34,24 triliun.
“Sementara itu, jika pembatasan dilakukan untuk mobil dengan kapasitas tangki 60 liter, penghematan mencapai Rp17,71 triliun, dan untuk mobil berkapasitas mesin lebih dari 1.400 cc, negara bisa menghemat Rp14,81 triliun,” katanya.
Esther menekankan bahwa pembatasan Pertalite bagi kendaraan pelat hitam akan memberikan dampak fiskal yang signifikan, mudah diimplementasikan, namun memiliki tingkat keadilan yang sedang bagi masyarakat. Sebaliknya, pembatasan hanya untuk mobil akan menghemat anggaran lebih besar, namun keadilan sosial dinilai lebih rendah.
“Jika mobil saja yang dibatasi, penghematan fiskal besar, implementasi mudah, tetapi keadilan sosialnya rendah karena ada motor dengan kapasitas mesin besar dan harga jual tinggi,” jelas Esther.
Namun, dia mengingatkan bahwa pembatasan ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang dapat memengaruhi perekonomian nasional secara negatif.
Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun dalam APBN 2025, termasuk Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM dan Rp87 triliun untuk LPG 3 kg. Subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp89,7 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya mengonfirmasi bahwa pemerintah akan mengalihkan sebagian subsidi BBM ke skema bantuan langsung tunai (BLT). Keputusan ini diharapkan dapat membuat subsidi lebih tepat sasaran.
“Kami akan mengumumkan skema subsidi yang mungkin berupa kombinasi antara subsidi barang dan subsidi dalam bentuk BLT,” ungkap Bahlil.
Ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyarankan agar pemerintah menggunakan kriteria sederhana dalam pembatasan BBM bersubsidi. Ia mengusulkan agar subsidi diberikan hanya untuk sepeda motor di bawah 150 cc dan kendaraan angkutan umum berplat kuning.
“Dengan pembatasan seperti itu, penerima subsidi akan lebih tepat sasaran dan mudah diawasi di SPBU,” pungkas Fahmy.***
