EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Pemprov Riau belum mampu melaksanakan tes urine untuk mengecek pengguna narkoba dikalangan pegawai karena keterbatasan anggaran.
“BNN sudah pernah komunikasi dengan kami membahas soal tes urine kepada seluruh pegawai di Pemprov Riau. Namun anggarannya belum ada, “ujar Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (19/07/2017).
Dalam perbincangan itu lanjut Sekda pihak BNN memang tidak tersedia anggaran untuk melakukan tes urine bagi seluruh ASN di Pemprov Riau sehingga tidak bisa dilakukan sesegera mungkin.
“Karena BNN tidak punya anggaran tersendiri. Maka harus ada dari Pemprov Riau anggaran untuk tes urine itu,” kata Hijazi.
Namun setelah dicek ke masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), ternyata tidak ada tersedia anggaran untuk tes urine pegawai tersebut. Bahkan dia sempat menanyakan ke Dinas Kesehatan Provinsi ternyata tidak ada juga anggaran untuk tes urine.
“Kita ingin satu penganggaran saja nantinya dari Dinas Kesehatan. Makanya ke depan kita ingin ada anggaran untuk itu,” ujar Sekda.
Sebagaimana konsultasi dengan pihak BNN tes urine yang dilakukan nantinya kepada pegawai Pemprov ini dengan cara dadakan. Sehingga begitu diketahui positif narkoba langsung diberikan tindakan.
“Jadi kata BNN-nya kepada saya, Bapak jangan kasih tahu kapan tesnya. Bisik-bisik sama saya,” ujar Sekda.
Karena dari anggaran yang dijelaskan pihak BNN untuk satu orangnya dalam tes urine membutuhkan anggaran Rp 150 ribu dan saat dicek ternyata Pemprov belum menganggarkan. “Dan tentu harus jelas mekanisme penganggarannya juga,” terangnya.
Saat ditanya apakah sebelumnya sempat dianggarkan dan hilang anggarannya karena ada rasionalisasi beberapa waktu lalu. Menurut Sekda tidak pernah dilakukan rasionalisasi. “Kalau ada anggaran tidak akan dirasionaliasi dan sebelumnya tidak ada dipotong. Karena itu sangat penting,” ujar Hijazi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengaku tak mengantongi data berapa banyak pegawai Pemprov yang terindikasi narkoba dalam tes urine yang dilakukan sebelum-sebelumnya.
“Kita tidak punya data berapa banyak yang positif atau pemakai narkoba di Pemprov, “ujar Ikhwan.
Namun ke depannya lanjut Ikhwan pihaknya akan melakukan tes urine secara dadakan ke satker sehingga tidak ada yang lolos. (*)
