EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Pemerintah Pusat diharapkan dapat membiayai jaminan kesehatan masyarakat miskin di Riau. Karena pemprov dan pemda di Riau terkendala dana untuk menanggung program menanggung dana BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Pemprov Riau tengah berupaya untuk mengalihkan anggaran jaminan kesehatan untuk warga miskin yang selama ini dialokasikan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Nazir pada acara edukasi publik sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang digelar oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Kota Pekanbaru, Jumat (4/8/2017).
Menurut dia, pengalihan alokasi anggaran tersebut baru bisa dilakukan apabila Pemerintah Pusat bersedia menanggung dana BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang selama ini ditanggung dari anggaran pemerintah kabupaten/kota.
“Karena keuangan daerah, ini terjadi pada daerah dimana-mana, sulit diharapkan. Karena itu kami harapkan anggaran PBI kabupaten/kota dimasukan ke PBI pusat, ke APBN. Ini yang sedang kita bicarakan ke (pemerintah) pusat,” kata Mimi Nazir.
Ia menjelaskan apabila disetujui, maka alokasi anggaran dari APBD Riau bisa dialihkan ke program kesehatan lainnya. Ia mengungkapkan Pemprov Riau selama ini harus menutupi iuran PBI, yang belum bisa ditanggulangi semuanya oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD.
“Belum semua kabupaten/kota bisa menganggarkan 10 persen dari APBD untuk kesehatan,” ujarnya.
Menurut dia, alokasi APBD Riau untuk PBI pada tahun ini mencapai Rp 18 miliar, sedangkan total penganggaran bersama (budget sharing) untuk PBI bersama pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp 128 miliar.
“Kontribusinya juga bervariasi karena beberapa kabupaten/kota tidak sanggung menanggung semua, maka selebihnya adalah dari provinsi,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, kepesertaan PBI yang ditanggung oleh APBD Riau dan kabupaten/kota ada sebanyak 474.514 orang. Sementara itu, peserta PBI yang ditanggung oleh APBN pada tahun ini mencapai 1,41 juta orang.
Meski begitu, ia mengatakan Pemprov Riau tetap berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan bagi warga tidak mampu. “Dananya akan dialihkan untuk program kesehatan yang lain, kesehatan masyarakat miskin tetap jadi prioritas. Ini kan seperti permintaan seorang anak kepada ibunya,” ucap Mimi.
Ia menambahkan, masih ada sebanyak 350.165 orang penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Riau yang kini dalam proses integrasi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS). (*)
