EKONOMIPOS.COM (EPC), TEMBILAHAN – Bupati Muhammad Wardan diminta menindak tegas kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang minim dalam melaksanakan kegiatan APBD. Hal itu menyusul rendahknay realisasi kegiatan Pemkab Indragiri Hilir hingga medio Agustus baru tercatat 22 persen untuk progres fisik.
“Kita minta kepada bupati untuk mengevaluasi dan beri sanksi tegas kepada OPD yang lamban, karena bukan hanya tahun ini yang terlambat, sebelum-sebelumnya juga begitu, saya rasa Pak Bupati sudah paham dengan karakter masing-masing pejabatnya, jangan terlalu dimanja,” tegas Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, Selasa (08/08/2017).
Dia mempertanyakan, kegiatan yang bersumber dari APBD Inhil yang mana yang sudah berjalan. Kegiatan yang tampak berjalan hanya kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi Riau. “Silahkan masyarakat lihat sendiri di lapangan,” ujarnya.
Selaku pengawas eksekutif, Iwan mengaku pihaknya sangat menyayangkan persoalan yang hampir setiap tahun terus terjadi, selalu saja kegiatan pembangunan terlambat dan dilakukan diujung tahun.
Padahal setiap memasuki awal tahun, Bupati selalu menyampaikan komitmen untuk secepat mungkin melaksanakan kegiatan pembangunan. Namun, lagi dan lagi, komitmen itu selalu terbantah dengan fakta yang terjadi.
“Pak Bupati harus fokus dong, yang diurus dan diekspos itu kegiatan yang bersumber dari APBD Inhil, bukan yang bersumber dari dana yang lain. Yang wajib dulu diurus. Apalagi sekarang kita akan memasuki bulan musim penghujan, dikhawatirkan kegiatan fisik ini nantinya banyak kendala, dan hasilnya banyak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Iwan Taruna.
Dia mengingatkan bahwa kegagalan para OPD akan berdampak pada kegagalan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itulah ia berharap kepada Bupati Muhammad Wardan agar lebih fokus dan serius mengurus kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber pada APBD Inhil agar serapan dan hasil pekerjaan sesuai dengan target dan harapan. (*)
