EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Pemprov Riau melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) tahun 2018 kembali menganggarkan anggaran untuk pembangunan rumah layak huni (RLH).
Rumah tersebut bagi masyarakat kurang mampu di 12 kabupaten/kota sebanyak 2.000 unit. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, berharap pembangunan RLH bisa tersebar secara merata sampai ke pelosok-pelosok daerah. Seperti di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kampar Kiri Hulu. Dimana daerah ini belum ada yang menerima RLH.
“Tentu kita berharap masyarakat dan pemerintah di Kampar ini bisa mengajukan pembangunan RLH bagi masyarakat yang kurang mampu. Di daerah ini belum ada RLH, nanti bisa diajukan melalui dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP),” ujar Gubri saat meninjau jalan di Kampar Kiri Hulu, Senin kemarin.
Tidak hanya di Kampar, bahkan pelosok lainnya di Riau juga harus diadakan pembangunan Rumah Layak Huni yang menggunakan anggaran dari APBD tersebut.
“Kemudian ada juga program lain dari APBN, Rehab rumah, bagaimana agar daerah pelosok di Riau juga tersentuh, “ujarnya.
Sementara Kadis PKPP Muhammad Amin mengatakan tahun 2018 dialokasikan anggaran pembangunan RLH sebesar Rp 120 miliar lebih untuk 2.000 unit RLH melalui APBD murni 2018.
Saat ini pihaknya sedang melakukan proses verifikasi dan validasi by name by address penerima bantuan RLH, sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran.
“Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Tahun 2018 penganggaran RLH kita bagi empat wilayah, misalnya Pekanbaru, Kampar dan Rokan Hulu menjadi satu wilayah dengan nilai Rp55 juta per unit RLH. Dan direncanakan penyebarannya disamakan di seluruh wilayah, 120 sampai 130 per Kabupaten Kota,” katanya.
Sedangkan untuk anggaran di daerah lain seperti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Pelalawan dengan nilai anggaran Rp 57,5 juta per unit RLH. Sementara untuk dua wilayah lagi, daerah bagian pesisir seperti Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai dan Kepulauan Meranti nilai anggarannya rata Rp 60 juta per unit RLH. (*)
