PEKANBARU – Para pelaku usaha, terutama pedagang di pasar rakyat atau tradisional, diminta untuk mencuri arus listrik dari PLN. Sebab, selain mengundang bahaya dan ancaman kebakaran, juga rawan terjadi pungli oleh oknum tertentu.
Maka dari itu, manajemen PLN Area Pekanbaru menghimbau, agar pedagang atau pelaku usaha, untuk mengajukan ke pihak PLN secara resmi.
“Sudah banyak kasus terjadi arus pendek dan sebagainya. Pedagang tidak perlu risau sekarang, kita siapkan alirkan listrik Stasiun Penyedia Listrik Umum atau SPLU. Pemasangan gratis, tinggal pedagang membeli token saja,” kata Kepala Cabang PLN Area Pekanbaru Kemas Abdul Gaffur, Rabu (10/1).
Meski program SPLU ini sudah bergulir sejak 2017 lalu, namun untuk tahun 2018 ini, PLN tetap melanjutkannya lagi. Tujuannya, agar semua pelaku usaha atau perniagaan yang memasang listrik secara ilegal, bisa beralih ke SPLU. Ini dilakukan semata-mata untuk keamanan dan kenyamanan pedagang itu sendiri.
Saat ini, SPLU tersebut, baru puluhan yang terpasang di Kota Pekanbaru. PLN mengharapkan, tahun 2018 ini bisa lebih banyak terpasang lagi.
“Cuma yang menjadi tantangan kita adalah menyampaikan ke Pemko Pekanbaru, terkait produk ini. Kita butuh dukungan penuh dari Pemko, terutama untuk menentukan di mana titik-titik lokasi yang diizinkan. Apakah di terminal, pasar dan lainnya. Sebab, kita tak bisa memasang secara langsung, dikarenakan titik tersebut belum tentu diizinkan Pemko untuk aktivitas atau izin perniagaan,” terangnya.
Dijelaskan Kemas lagi, SPLU ini manfaat luar biasa bagi Pemko Pekanbaru. Terutama memberikan peningkatan PAD dari sektor PPJU sebesar 6 persen. “Makanya, kalau ini diakomodir Pemko, akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat. Dari pada masyarakat gunakan genset, BBM mahal dan kurang aman,” sebut Kemas seraya menjelaskan, pemasangan SPLU ini ada dua model, standing dan lengket tiang listrik.
Tidak hanya pemko, lanjut Kemas, PLN juga membutuhkan kerjasama dari pemuka masyarakat, RT/RW, lurah bahkan hingga camat. “Intinya bagi kami PLN, jika ada dinas atau pihak pemerintah yang bisa bertanggung jawab seperti Camat, kita bisa pasang langsung,” katanya lagi.
Disinggung mengenai penertiban masyarakat yang mencuri arus, Kemas menjelaskan, bahwa pihaknya terus menerus melakukan penertiban oleh P2TL. Namun sekarang, pihaknya lebih memberi solusi, kepada pedagang, supaya mereka bisa ada perizinannya. (*)
