EKONOMIPOS.COM Meski baru dilantik sekitar sebulan, pengurus organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat (Nasdem) di Provinsi Riau terpecah akibat masalah internal.
Masalah tersebut diungkap oleh kader Nasdem sendiri, yakni Ardiansyah Tanjung, di Pekanbaru,
Ia merasa kecewa karena dirinya yang semula dilantik menjadi Wakil Ketua Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan tiba-tiba tidak tercantum dalam SK Kepengurusan Nasdem Riau.
“Saya sudah dilantik oleh Ketua Umum Nasdem, bahkan sudah naik pentas segala. Tapi tiba-tiba nama saya hilang di SK Kepengurusan,” kata Ardiansyah.
pelantikan pengurus Nasdem Provinsi Riau sebelumnya berlangsung secara meriah di sebuah hotel berbintang di Pekanbaru pada 5 Desember 2010, yang langsung dihadiri Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Menurut Ardiansyah, selain dirinya ada satu nama pengurus yang tiba-tiba hilang dari SK Kepengurusan setelah dilantik, yaitu Asri Auzar yang seharusnya menjadi Wakil Ketua Bidang
“Padahal penyusunan kepengurusan sudah melalui rapat final pada bulan November dan nama kami sudah masuk di dalamnya. Apa iya ada dua SK,” katanya.
Ardiansyah mengaku sangat kecewa dan malu akibat ketidakjelasan kepengurusan tersebut. Padahal dirinya telah meminjamkan sebuah rumah megah di kawasan elite di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, untuk menjadi kantor DPW Nasdem Riau.
“Saya akan somasi Ketua Nasdem Riau,” ujarnya.
Kekecewaan Ardiansyah ternyata belum berakhir di masalah kisruh kepengurusan, karena ia mengatakan Ketua DPW Nasdem Riau Iskandar Hoesin ternyata tidak kunjung mengembalikan rumah yang dipinjamkan sebagai kantor pengurus.
Padahal, ia mengatakan sesuai perjanjian masa pinjam pakai rumah tersebut hanya berlaku mulai tanggal 5-31 Desember 2010.
“Terpaksa saya ambil alih sendiri dan saya cat ulang lagi seperti semula,” katanya.
Sekretaris DPW Nasdem Riau Fajar Menanti mengatakan tidak mengetahui dengan jelas masalalah perubahan nama dalam struktur pengurusan.
“Itu wewenang ketua, kalau yang bersangkutan mau melakukan somasi silakan saja,” katanya.
Secara organisasi, Fajar mengakui bahwa kedua nama kader tersebut sebelumnya memang masuk dalam struktur kepengurusan. Ia mengaku menyayangkan adanya perubahan tanpa melalui proses rapat internal terlebih dulu.
“Seharusnya itu diatur dalam rapat. Kalau dua nama itu dipecat, atau dinonaktifkan seharusnya itu dijelaskan alasannya,” kata Fajar.
Sedangkan mengenai masalah peminjaman kantor, Fajar mengatakan hal tersebut karena salah faham kedua pihak.
Dalam organisasi janganlah membawa masalah pribadi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Riau Iskandar Hoesin tidak mau berkomentar mengenai masalah internal tersebut meski berulangkali dihubungi oleh wartawan (*)