EKONOMIPOS.COM, PEKANBARU – Salah satu hal menarik yang dibahas pada kunjungan konsultasi anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau ke kantor Kementrian Pertanian, adalah perihal optimalisasi pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Ada banyak alokasi dana BPDPKS yang dilihat berpihak pada kesejahteraan rakyat terutama para petani. Namun yang menjadi PR besar adalah sejauh mana sosialisasi dilakukan oleh pemerintah,” kata Anggota Komisi II DPRD Riau, Sofyan Siroj Sabtu, 30 November 2019.
Dia menambahkan, ada alokasi dana untuk program replanting, bahkan ada beasiswa full untuk putra-putri petani/pekebun, buruh tani/kebun kelapa sawit. Kemudian Beasiswa Sawit Indonesia untuk Pendidikan Vokasi jenjang D1, D3, dan D4, di kampus tertentu yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan.
Pertanyaannya, apakah para petani/buruh tani kelapa sawit mengetahui adanya program ini? “Agar generasi berlanjut, agar kualitas perkebunan semakin meningkat, maka anak-anak cerdas anak para petani/buruh tani kelapa sawit harus didukung penuh dari pemerintah,” ungkapnya.
DPRD Riau meminta agar sosialisasi beasiswa putra putri petani/pekebun ini merata di seluruh Riau. Karena kuota yang terbatas, diharapkan Riau mendapat porsi kuota besar karena Riau salah satu penghasil Kelapa Sawit terbesar se-Indonesia.
“Kami mendukung, semoga program ini berjalan optimal dan kami akan terus mengawasi,” ungkap Sofyan Siroj.(adv)
