EKONOMIPOS, PEKANBARU – Lagi, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dituntut Gerakan Pemuda Riau (Gempur) . Dalam aksi kali ini, Gempur mengatakan pihak yang harus bertanggungjawab terkait buruknya kinerja Bank Riau Kepri (BRK) adalah OJK dan BI karena membiarkan dan terkesan “main mata” dengan jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) orang Bumi Lancang Kuning tersebut.
Demo dari Organisasi Masyarakat Gerakan Pemuda Riau (Ormas Gempur), saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang mendesak agar BI dan OJK untuk serius menyikapi manajemen Bank Riau Kepri tersebut, Kamis (13/11/2014)
“Pengelolaan Bank Riau Kepri terlihat semakin buruk dan kian carut-marut. Bahkan sudah di politisasi dan dimanfaatkan segelintir orang. Padahal semua pengelola Bank Riau Kepri seperti jajaran direksi mendapatkan hak-hak istimewa merampok uang milik rakyat! Disisi lain pihak yang berwenang seperti BI dan OJK terkesan tidak berani bertindak”kecam Muhammad Fahrurozi Kordinator Aksi Gempur saat melakukan aksi di depan Kejati Riau.
Dijelaskan oleh Fahrurozi bahwa kebobrokan kinerja Bank Riau Kepri ini karena ulah jajaran direksi yang hanya memperkaya diri dengan memanfaatkan aset milik rakyat saja.
“Ada banyak kasus kebrobrokan BRK yang harus dievaluasi oleh BI dan OJK, tapi dimana mereka, lembaga keuangan yang memilki kewenangan tersebut tidak ada upaya, artinya mereka patut dicurigai bermain dalam konflik ini”tegas Rozi lagi.
Aksi demonstrasi ini, selain di isi dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan “Selamatkan Bank Riau Kepri” juga peserta aksi membagikan selebaran kepada pengguna jalan yang lalu lalang.
“Kami akan terus melakukan aksi massa sebagai bentuk kepedulian kaum muda pada Bumi Lancang Kuning ini, ini adalah aset daerah, milik rakyat Riau, jika BI dan OJK lepas tangan, maka merekalah pihak yang paling bertanggungjawab”tukas Rozi.(gagasan/ded)
