EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA – Pemerintah bakal mendorong industrialisasi dan modernisasi sektor perikanan dan kelautan agar bisa meningkatkan kontribusi ke pendapatan domestik bruto yang dinilai masih rendah.
Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan menyangkut penangkapan ilegal sudah mulai menunjukkan hasil. Pasalnya, Presiden mengungkapkan stok ikan laut meningkat.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar kondisi tersebut bisa dimanfaatkan selain untuk kesejahteraan nelayan juga bisa memberi kebutuhan konsumsi lokal. Tak hanya itu, haarapannya juga bisa mendatangkan devisa bagi negara lewat ekspor.
“Oleh sebab itu industri pengolahan ikan, industri pengalengan, industri perikanan harus mulai kita kembangkan, kita perbaiki,” katanya dalam pembukaan Rapat Terbatas soal Perikanan di Kantor Presiden, Selasa (13/9/2016).
Jokowi menginginkan agar sektor ini dan juga sektor pariwisata juga bisa memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
Presiden menilai kondisi perekonomian global sedang lambat sehingga sektor kelautan dan perikanan diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi.
Pasalnya, kondisi geografis Indonesia, dua per tiga berupa lautan, tetapi kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto masih di bawah 30%.
“Saya kira banyak potensi laut dan Perikanan yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, industri perikanan sangat dibutuhkan sehingga harus dipastikan bahwa infrastruktur pendukungnya disiapkan, mulai dari pasokan bahan baku ikan yang berkaitan dengan kapal, yang berkaitan jalan menuju ke pelabuhan, yang berkaitan dengan listrik dan juga ketersediaan lahan bagi industri pengolahan.
Presiden meminta agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengambil langkah-langkah percepatan dalam rangka pembangunan industri perikanan.
“Pangkas saja aturan-aturan untuk prosedur yang ruwet yang menghambat investasi dan saya sudah sampaikan beberapa kali juga agar sentra industri perikanan yang betul-betul modern ini, paling lambat tahun depan kita sudah punya. Saya udah di sanggupi oleh menteri KKP, bu Susi. Saya tunggu nanti tahun depan,” ujarnya.
(Bisnis)
