EKONOMIPOS.COM (EPC)JAKARTA— Proyek Normalisasi Ciliwung senilai Rp1,8 triliun dipastikan mundur dari target penyelesaiannya pada akhir tahun ini akibat masalah pengadaan lahan.
Kepala Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung Cisadane T. Iskandar mengatakan pihaknya akan segera mengajukan perpanjangan kontrak tahun jamak (multiyears) untuk proyek tersebut selama satu hingga dua tahun anggaran mendatang.
“Progresnya rata-rata 63% sepanjang 19 kilometer sejak manggarai hingga Tol TB Simatupang. Akhir tahun ini tidak bisa selesai karena yang terbangun baru 8 sampai 9 kilometer,” ujarnya, Jumat (21/10) malam.
Dia memaparkan, pengadaan lahan proyek yang menggunakan APBN Kementerian PUPR sejak 2013 ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara, pembangunan prasarana infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dengan PT Adhi Karya selaku kontraktor pelaksana.
Lebih lanjut dia mengatakan sejauh ini dia mengatakan pemda telah membebaskan 460 bidang tanah sepanjang dua kilometer yang terletak di Bukit Duri. Menurutnya, Pemda DKI Jakarta mengklaim tidak menemukan dokumen atas ratusan bidang tanah tersebut, sehingga konstruksi tetap bisa dilanjutkan. Sebagian warga yang huniannya tergusur akibat proyek ini juga telah direlokasi ke Rusunawa Rawabebek.
Seperti diketahui, proyek normalisasi ini bertujuan mengembalikan lebar Kali Ciliwung dari semula 10-20 meter menjadi 35 hingga 50 meter. Hal tersebut guna meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik.
Nantinya, proyek ini digadang-gadang dapat melindungi sembilan kawasan di Jakarta dari ancaman banjir. Adapun kawasan yang dimaksud antara lain Bukit Duri, Kebon Baru, Bidara Cina, Kampung Melayu, Penggadegan, Gang Arus , Rawajati, Kalibata, serta Kramatjati.
(Bisnis)
