EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA – Pemerintah berencana mengucurkan dana subsidi sebanyak Rp200 miliar kepada operator pelayaran swasta yang bakal mengoperasikan tiga trayek tol laut baru pada tahun depan.
Tiga trayek tol laut baru itu antara lain trayek Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Pulau Nias-Sinabang, trayek Tanjung Perak-Bawean-Belang Belang, dan trayek Tanjung Perak-Kisar-Namrola-Gebe-Tobelo.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kementerian Perhubungan saat ini masih mempersiapkan proses lelang kepada operator pelayaran swasta yang berminat untuk mengoperasikan tiga trayek tol laut baru.
“Hal ini juga merupakan upaya kami agar peran swasta dan pemerintah dalam program tol laut itu dapat lebih seimbang. Kami berharap seluruh proses itu dapat segera selesai, termasuk pengesahan APBN 2017,” tuturnya di Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Budi berharap seluruh pihak terkait dapat saling berkoordinasi agar program tol laut dapat berhasil, terutama memastikan tingkat keterisian kapal tetap tinggi. Tidak ketinggalan, dia juga berharap adanya masukan dan koreksi.
Sejalan dengan itu, Kemenhub mengubah jalur dua trayek tol laut dari total enam trayek tol laut yang dievaluasi. Revisi dilakukan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program tol laut secara menyeluruh.
Perubahan tertuang dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. AL.108/4/16/DJPL-2016 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. 108/7/8/DJPL-15 tentang jaringan trayek pelayaran tol laut 2016 dan ketentuan pelaksanaannya.
Kedua trayek itu a.l. pertama, trayek Tanjung Priok-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak, diubah menjadi Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak. Lalu, Tanjung Priok-Tarempa-Natuna diubah menjadi Pontianak-Natuna-Tarempa.
Selain program tol laut, lanjut Budi, Kemenhub juga terus mematangkan integrasi antara tol laut dan tol udara. Menurutnya, integrasi kedua tol tersebut merupakan kunci utama untuk menekan disparitas harga di daerah pelosok, terutama Papua.
“Wilayah Papua terdiri atas daratan yang luas, maka ketika kapal laut sampai di pelabuhan, harus disambut dengan angkutan darat atau sungai, dan kemudian dibawa ke bandara, lalu disalurkan lagi ke pelosok daerah menggunakan pesawat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan pelaku swasta mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melibatkan operator pelayaran swasta.
“Namun, kelihatannya ada indikasi kalau diberi subsidi, harus cari barang sendiri. Saya rasa kalau seperti itu, akan berat. Karena kapal yang akan bersandar itu kan kebanyakan ke daerah baru yang mungkin masih minim kargonya,” ujarnya.
Selain subsidi, Carmelita juga mengapresiasi perubahan dua trayek tol laut existing oleh Kemenhub, selaku regulator. Menurutnya, beberapa trayek tol laut yang existing itu sempat bersinggungan dengan trayek dari operator pelayaran swasta.
(Bisnis)
