Anggaran Replanting Sawit di Riau Mulai Disalurkan, Ini Syaratnya

by

PEKANBARU – Pemerintah mulai mencairkan anggaran untuk replanting atau peremajaan kelapa sawit di Provinsi Riau. Petani sawit dipersilahkan untuk mengajukan melalui Dinas Perkebunan setempat.

Dari data di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Provinsi Riau mencatat sudah ada 5 Koperasi Unit Desa (KUD) dengan luas lahan 2.715 hektare mencairkan dana replanting dengan total Rp 67,8 miliar.

Kemudian yang sedang dalam proses pencairan lagi ada seluas 830 hektare dengan total anggaran Rp20,75 miliar.
“Sudah ada kami dua usulan lagi yang masuk dari Kampar, sedang dipersiapkan rekomteknya,” ujar Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Provinsi Riau Vera Virgianti, Selasa (13/3).

Menurut Vera bantuan ini difokuskan kepada masyarakat bukan perusahaan dan menurutnya tidak sulit untuk dapatkan bantuan itu, hanya saja nanti akan dilakukan pendampingan dari kabupaten.

“Persyaratan diverifikasi Pemerintah daerah dan pusat hanya juru bayar. Ini untuk masyarakat dan hanya bisa empat hektar per KK,” jelas Vera.

“Dan bisa juga diajukan perkelompok minimal 50 hektar meskipun tidak satu hamparan namun bisa berjalan namun tidak lebih 10 kilometer. Minimal 25 orang satu kelompok. Untuk teknis di lapangan teman teman Dinas Perkebunan di Kabupaten Kota yang akan melakukan sosialisasi,” ujar Vera.

Sebagaimana tahun ini Riau mendapatkan jatah 30 ribu hektare untuk replanting sawit dari pusat. Menurut Vera anggaran untuk peremajaan kelapa sawit ini sendiri merupakan dana dari cukai CPO. Dimana selama ini dana Ekspor CPO langsung ke rekening Menteri Keuangan.

“Disana sudah dibentuk Badan Pengelolaan Dana Perkebunan yang baru dibentuk itu baru kelapa sawit. Maksud Pak Presiden anggaran itu sekarang bagaimana agar dikembalikan dana itu ke masyarakat,” jelas Vera.

Karena selama ini anggaran tersebut hanya dipakai untuk mencari energi baru dan terbarukan, baru dua tahun ini diberikan langsung ke masyarakat berupa Hibah termasuk replanting.

“Kemudian pembinaan pendampingan misalnya mengenai pemilihan bibit ada yang sembarangan bibit selama ini dan anggaran inilah bisa dipakai juga untuk perkebunan kelapa sawit tidak produktif, “ujar Vera. (*)