EKONOMIPOS.COM,PEKANBARU – Komisi C DPRD Provinsi Riau yang membidangi tentang aset dan keuangan kamis mendatang akan melakukan pembahasan terkait pansus Badan Usaha Milik Negara (BUMD). Pemanggilan yang dijadwalkan pada kamis mendatang, salah satunya Bank Riau Kepri.
Dalam pembahasan tersebut, Bank Riau Kepri (BRK) nantinya akan turut dibahas terkait kinerja maupun gedung yang saat ini masih belum ditempati. Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson kepada ekonomipos.com mengatakan bahwa memang BRK menjadi salah satu pembahasan dalam pansus tersebut.
“Memang kemarin itu kita tunda sampai kamis mendatang. Memang BRK sendiri menjadi salah satu pembahasan didalam pansus BUMD tersebut. Apalagi kinerjanya menjadi sorotan,” ujarnya, kepada Ekonomipos.
Yang jelas, untuk pembahasan tersebut perlu dibicarakan bersama dengan anggota komisi C lainnya. “Setelah itu, barulah kita akan melakukan rekomendasi kepada Plt Gubri,” lanjutnya.
Aherson berpendapat bahwa saat ini, kinerja dari BRK masih sangat jauh dari harapan. Pasalnya, saat ini BRK terlalu banyak memakai uang Pemprov Riau dari yang seharusnya.
“Seharusnya itu, BRK tidak selalu memakai uang dari pemerintah, seharusnya kan 70 persen masyarakat dan 30 persen dari pemerintah. Tapi inikan terbalik, lebih besar pula uang pemerintah dari pada masyarakat,” jelasnya.
Seharusnya, lanjut politisi Demokrat tersebut, setidaknya, penggunaan dana tersebut minimal 50-50. “Yang seperti itu yang kita khawatirkan saat ini, paling tidak minimal 50 banding 50.”
Sementara itu, anggota DPRD Riau Komisi C Husni Thamrin juga membenarkan hal pembahasan pembentukan pansus tersebut. “Untuk pansus itu nanti akan dibentuk usai RUPS, karena dari hasil RUPS itu akan dibahas dan setelah ada dapat hasil akan direkomendasikan kepada gubernur.
“Setelah itu, baru nanti kita tunggu apa kebijakan dari Plt terkait hasil pansus kita ini. Selain itu, kinerja BRK maupun BUMD lainnya itu juga sama, tidak memuaskan,” tutupnya.
Terkait hal tersebut, Plt Gubri memang mengakui dari deviden yang diperoleh, BRK masih perlu banyak evaluasi dari sisi manajemen.
Andi menambahkan masih ada banyak hal-hal lain yang perlu dibenai hadalan tubuh perusahaan perbankan milik pemerintah itu. “Tak hanya di situ saja. Penilainnya banyak lagi,” ujarnya usai menyerahkan laporan keuangan provinsi di BPK kemarin.
Dia menilai hal lain yang juga perlu menjadi bahan koreksi pemerintah bagaimana fungsi intermediasi BRK harus berjalan maksimal. Andi menilai, untuk mencapai itu, perlu ada perbaikan sumber daya manusia. (bal)
