PEKANBARU – Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH mendesak Tim Banggar DPRD Pekanbaru segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru.
Hal itu menyusul keluhan puluhan rekanan pemko belum dibayar proyek yang sudah dikerjakan tahun 2017.
“Jadi kita minta, melalui Banggar, agar diundang Sekko, BPKAD dan Bapenda, supaya ada penjelasan dari mereka. Intinya mereka yang terhimpun di TAPD dipanggil,” kata Roni Amriel, Kamis (11/1).
Pemanggilan ini bertujuan, agar ada penjelasan yang kongkrit, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Persoalan tunda bayar ini menunjukkan, bahwa pendapatan dan penerimaan tidak sesuai dengan asumsi APBD yang sudah ditetapkan 2017 lalu sebesar Rp2,3 triliun.
“Tapi itu tadi, kita tidak mau berasumsi yang macam-macam di lapangan. Maka kita mau ada penjelasan TAPD. Artinya, ketika sudah ada penjelasannya, sehingga DPRD bisa ikut menjelaskan kepada para rekanan yang bertanya. Sekarangkan banyak rekanan, kawan-kawan di luar mengeluhkan soal kegiatan yang ditunda pembayarannya. Apalagi mereka sudah datang ke pemko,” beber Roni.
Lebih lanjut dikatakan politisi Golkar ini, sebenarnya untuk asumsi penerimaan dan pendapatan dari penetapan APBD-P 2017 ada yang tidak tercapai. Maka ini berdampak buruk bagi pemko. Namun hal ini harus dicarikan bersama mencari solusi dan kepastian pembayaran tunda bayar tersebut
Ke depan, mengenai penerimaan dan pendapatan pemko ini harus lebih teliti dan hati-hati, serta penuh perhitungan.
Sebelumnya puluhan kontraktor menggeruduk Kantor Walikota. Total pekerjaan mereka dari 600 paket itu, baru 25 persen yang dibayarkan, sisanya 75 persen lagi belum dibayarkan.
Para kontraktor meminta, agar proyek yang sudah mereka kerjakan ini segera dibayarkan. Sebab Surat Perintah Kerja (SPK) sudah dikeluarkan sejak bulan november 2017 lalu. (*)
