Target Sertifikat Tanah di Pekanbaru Tak Tercapai, Prona Terkesan Ditutupi

by

EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Ir Hotman Sitompul menilai Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2017 terkesan ditutup-tutupi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui program tersebut.

“Lebih parah lagi program ini dibisniskan oknum tertentu. Jadi, mana masyarakat yang sanggup mengeluarkan uang, maka itu saja yang diberi tahu. Makanya, banyak masyarakat lainnya tidak tahu. Tahun ini, kita harapkan sosialisasinya menyeluruh. Terutama Lurah, RT dan RW,” tutur Hotman, Senin (1/1/2018).

Dia mengatakan, tahun 2017, Kota Pekanbaru dapat kuota Prona 35.500 sertifikat. Namun hingga Desember kemarin, tidak sampai 1.000 orang mengurus. Padahal, jika disosialisasikan, persyaratan untuk mengurus Prona cukup mudah.

Hanya fotokopi KTP, bukti pembayaran PBB dan BPHTB serta surat tanah yang memiliki luas maksimum sebesar 3.000 meter per segi.

Lebih dari itu, pihaknya meminta, agar dalam pengurusan harus dipermudah. Tentunya camat dan jajaran harus menyukseskan. Seperti halnya dengan cara tidak mempersulit dalam pengurusan. Sebab, masyarakat khawatir, karena tidak tahu prosesnya, maka urusan jadi berbelit-belit.

Dia menegaskan, sesuai aturan yang ada, Prona itu dapat dinikmati secara gratis. Agar program ini bisa dinikmati masyarakat, hendaknya promosi Prona harus gencar.

“Proses sertifikasi massal harus berlangsung clean. Warga juga harus mempersiapkan persyaratan yang diharuskan. Karena itu kewajiban kita sebagai warga negara,” lanjutnya.

Lebih lanjut Hotman menjelaskan, tahun 2018 program tersebut masih berlanjut. Namun berapa kuota untuk Kota Pekanbaru, belum diketahui secara pasti.

Alasan utamanya, masih banyak masyarakat yang tidak tahu. “Kita harapkan kondisi yang sama, tidak terjadi di tahun ini,” kata Hotman.

Diakuinya, pada pelaksanaan Prona 2017 kemarin, memang banyak disesalkan masyarakat. Sebab, banyak masyarakat tidak mengetahui tentang program ini. Padahal, Presiden RI Jokowi berkali-kali meminta kepada pihak terkait di daerah, untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. (*)