EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dumai diminta segera menyiapkan master plan penanggulangan atau penanganan masalah banjir. Pasalnya dua kota ini kerap kali terjadi banjir dan menjadi keluhan oleh masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Hardianto mengatakan, master plan tersebut nantinya akan diminta dibuat dalam bentuk Detail Engineering Desain (DED). Sehingga Pemprov Riau bisa membantu. Karena hal tersebut nantinya akan menyangkut pada kewenangan.
“DPRD dan Pemprov bisa membantu ketika ada master plan dan DED-nya. Dengan adanya master plan dan DED tersebut, bisa diketahui, kira-kira daerah mana saja yang rawan banjir, penyebab banjirnya apa, dan juga solusinya seperti apa,” kata Hardianto, Minggu (17/12).
Ketika sudah ada kajian empiris dan sudah tersusun sedemikian rupa, maka alur kerjanya menurut Hardianto akan semakin bagus. Sehingga bisa menyelesaikan persoalan dari mulai hulu hingga hilirnya.
“Namun menjelang ada master plan, kami minta Pemko Dumai dan Pekanbaru melakukan mapping, apa hal prioritas, yang bisa ditangani terlebih dahulu. Seperti misalnya normalisasi sungai, jika tidak bisa diselesaikan dengan kewenangan Pemko atau Provinsi, maka akan kami bawa ke kementerian nanti,” imbuhnya.
Hal tersebut menurut Hardianto sidah menjadi kesepakatan pihaknya dengan Pemko Pekanbaru dan Pemko Dumai, melalui satuan kerja (satker) terkait, yang sudah dilakukan pertemuan pada akhir pekan lalu di DPRD Riau.
Dikatakan Hardianto, pihak Pemprov Riau dan DPRD Riau telah sepakat, bahwa persoalan banjir yang terjadi di daerah menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, pihaknya memanggil pihak pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Kota Dumai untuk membicarakan hal tersebut pada pekan lalu.
“Bagi kami di Komisi IV dan Dinas PUPR, tak hanya berbicara penanggulangan banjir di Pekanbaru dan Dumai saja. Tapi seluruh wilayah di Riau yang rawan terjadi banjir juga kita bahas,” katanya. (*)
