EKONOMIPOS.COM- Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, tidak setuju dengan penetapan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam. Ia menyebut solusi yang lebih baik yakni menambah fasilitas yang ada di KEK ke dalam Free Trade Zone (FTZ).
”KEK itu banyak yang belum benar-benar berjalan di tempat lain. Bahkan KEK Galang-Batang saja yang lahannya greenfield (lahan yang bersih), belum selesai juga,” katanya, Sabtu (2/11) di Batam Centre. Lukita ialah kepala VIII BP Batam. Ia menggantikan Hatanto. Apalagi di Batam yang lahannya notabene banyak yang merupakan lahan brownfield (lahan yang belum bersih).
”Juga kondisi ekonomi Batam masih lemah. Ada risiko yang bisa dihitung dari menerapkan KEK nanti. Daripada ambil risiko, mengapa tak ditambahkan saja fasilitas KEK ke dalam FTZ,” ucapnya. Upaya tersebut pernah dilakukannya saat menjabat sebagai Kepala BP Batam tahun lalu. Tapi tak terealisasi karena ia keburu diganti. Adapun persoalan lainnya yang akan terjadi yakni adanya dualisme Dewan Kawasan (DK).
”Saya bisa bayangkan ada dua organisasi yang mengepalai KEK dan FTZ,” imbuhnya. DK yang mengepalai FTZ diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sedang-kan DK yang mengepalai KEK, sesuai undang-undang yang berlaku akan diketuai oleh gubernur. Persoalan lainnya yakni mobilitas barang dan jasa keluar dan masuk dari area KEK ke FTZ. Sistemnya berbeda tapi berada di lokasi yang sama. FTZ memiliki mekanisme sendiri, sedangkan mekanisme keluar masuk barang dan jasa KEK diatur oleh Bea Cukai dengan IT Inventory. Padahal IT Inventory masih dianggap belum relevan oleh dunia industri. Lukita menganggap lebih baik memurnikan FTZ yang ada saat ini daripada menambah kebijakan baru. KEK di Indonesia masih banyak yang belum menunjukkan hasil, bahkan di lahan yang jelas statusnya sekalipun.
Persoalan yang ada saat ini yakni minimnya investasi masuk ke Indonesia karena kalah saing dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan lainnya. Bahkan dengan insentif KEK sekalipun, investor-investor yang terimbas perang dagang tidak ada yang melirik Indonesia. ”Bahkan, di China juga sedang mengembangkan FTZ-FTZ baru. Saya ada datanya. FTZ itu dikembangkan untuk memudahkan pemeriksaan barang masuk dan keluar. Kalau bisa memilih, pengusaha pasti lebih baik mahal tapi cepat, daripada murah tapi tak pasti. Tapi semuanya butuh proses,” ujarnya.
Di sisi lain, penerapan KEK merupakan agenda utama Rudi sebagai Kepala BP Batam yang baru. Dalam empat bulan, ia diberi target oleh DK untuk menetapkan dua KEK di Bandara Hang Nadim dan Nongsa Digital Park. Kemudahan usaha dan insentif yang lebih banyak. Itulah alasan utama mengapa pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperjuangkan penetapan KEK di Batam. Jika dibandingkan FTZ, KEK dinilai lebih efektif untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Batam. Rudi mengaku punya strategi sendiri. Ia menyebut, untuk tahap awal KEK bisa diterapkan di kawasan yang merupakan milik pemerintah. Misalnya kawasan bandara. Sehingga jika kelak berhasil, para pengusaha yang masih ragu itu akan melihatnya sendiri.
”Maka kita beri contoh, yang milik pemerintah seperti pelabuhan dan airport,” imbuhnya.
Rudi mengaku mendapat pesan secara khusus dari Presiden Joko Widodo soal penetapan KEK. Ia diminta menggesa penetapan KEK Bandara Hang Nadim dan KEK Nongsa Digital Park (NDP) di Nongsa, Batam. Selanjutnya, segera disiapkan penetapan KEK Kesehatan dan KEK di kawasan Pelabuhan Batuampar. ”Jika prosesnya lancar, maka dua bulan ke depan sudah bisa jalan. Mudah-mudahan awal November selesai,” katanya.
Editor Roy
