Saat upacara peringatan Hari Jadi Riau ke 62- tahun, seluruh peserta upacara, termasuk Gubernur Riau di kurung dalam udara kabur. Asap sudah bertebaran di Riau sekitar seminggu lebih belakangan, akibat Karhutla.
Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan pada saat perayaan hari ulang tahun Riau dua tahun belakangan. Terselenggara di tengah dara yang cerah dan bersih. Tapi tahun ini, asap di Riau tak bisa terelakkan.
Masalah Karhutla di Riau sejak awal sudah menjadi sorotan banyak pihak, bahkan ini sudah dikategorikan sebagai bencana nasional. Efek nya melumpukan semua sektor. Tahun 2015 lalu menjadi catatan kelam Karhutla di Riau.
Gubernur Riau, Syamsuar mengakui bahwa kado ulang tahun Riau pada HUT ke 62 tahun ini tidak hanya masalah Karhutla dan asap. Tapi korupsi dan narkoba menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah daerah.
Sesaat setelah di lantik sebagai Gubernur Riau oleh Jokowi di Istana Negara, Syamsuar dengan wakilnya, Edy Natar Nasution menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sana mereka diajak berjeling bahkan diberi kesempatan untuk mengunjungi bangunan tahanan KPK. Hal ini juga diakui sendiri oleh Syamsuar.
Baca : 62 Tahun Riau: Kabut Asap, Hidup Masyarakat Tak Layak, Separuh Bangunan Sekolah Rusak
KPK secara tidak langsung memberi peringatan kepada Syamsuar, bahwa tiga kali Gubernur Riau terjerat korupsi sudah cukup sebagai peringatan agar Syamsuar tidak menjadi Gubernur Riau keempat ditangkap KPK.
“Masalah penanganan korupsi ini memang bukan hanya sekarang, tapi sudah sejak dulu. Makanya salah satu komitmen yang perlu diseriusi oleh kami, bagaimana mengatasi masalah korupsi di daerah,” sebutnya, Jumat, 9 Agustus 2019, di Pekanbaru.
Kado selanjutnya, di HUT Riau ke-62 tahun ini, yakni persoalan peredaran narkoba. Secara nasional Riau sudah menetapkan bahwa Riau merupakan daerah kelima darurat peredaran narkoba, dan ini sejatinya mencoreng marah Riau yang katanya lumbung budaya Melayu yang sarat dengan nilai-nilai keislaman.
“Narkoba perlu menjadi perhatian kita semua . Kami sudah bentuk tim sendiri dari provinsi untuk mengatasi masalah ini. Tim ini terdiri dari semua unsur, mulai dari penegak hukum hingga pemuka masyarakat dan pemuka agama. Ini menjadi penting karena status darurat peredaran narkoba secara nasional terus meningkat,” sebutnya.(adv)
