Jepang mencatatkan rekor baru dalam anggaran pembayaran utang. Untuk tahun fiskal berikutnya, Kementerian Keuangan Jepang mengajukan dana sebesar ¥36,6 triliun atau sekitar US$230 miliar khusus untuk membayar utang negara.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan 17 persen dari alokasi awal tahun fiskal berjalan sebesar ¥31,28 triliun. Rekor ini muncul di tengah meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah dan agenda belanja besar pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Dari total anggaran tersebut, sekitar ¥16,6 triliun akan digunakan untuk membayar bunga utang. Sementara ¥20 triliun sisanya dialokasikan untuk pelunasan pokok utang.
Bloomberg.com dalam laporannya menyebut, Kementerian menggunakan asumsi tingkat bunga 3,8 persen dalam menyusun anggaran ini. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam hampir tiga dekade.
Meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah Jepang menjadi pemicu utama kenaikan biaya utang. Pasar menilai agenda fiskal Takaichi, terutama strategi pertumbuhan ekonomi dan rencana pemangkasan pajak penjualan, akan memperbesar kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Sayangnya, pemerintah belum menjelaskan secara rinci sumber pendanaan untuk kedua kebijakan tersebut. Minimnya kejelasan ini membuat investor semakin cemas terhadap arah fiskal Jepang.
Tekanan dari faktor eksternal turut memperburuk situasi. Konflik di Timur Tengah dan kekhawatiran fiskal di sejumlah negara ekonomi besar ikut mendorong kenaikan biaya pinjaman global.
Dengan asumsi bunga yang lebih tinggi, penerbitan surat utang baru akan semakin mahal bagi pemerintah. Beban pembiayaan ini berpotensi terus membengkak jika imbal hasil obligasi tidak segera stabil.
Selain pos pembayaran utang, total permintaan anggaran kementerian Jepang juga diperkirakan menembus angka ¥130 triliun untuk pertama kalinya. Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan belanja pemerintah pada tahun fiskal mendatang.
Proses penyusunan anggaran tahunan akan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Pemerintah Takaichi berencana memasukkan lebih banyak program belanja langsung ke anggaran awal.
Langkah ini berbeda dari praktik selama beberapa dekade sebelumnya yang lebih mengandalkan anggaran tambahan. Penggunaan anggaran tambahan selama ini membuat pengeluaran pemerintah cenderung meningkat sepanjang tahun.
Kebiasaan itu juga memperkuat persepsi bahwa Jepang menjalankan kebijakan fiskal yang longgar. Kini, Takaichi ingin mengubah pola tersebut dengan memprioritaskan perencanaan anggaran yang lebih terpadu sejak awal.
Namun, perubahan strategi ini memiliki konsekuensi besar. Pemerintah harus memastikan bahwa peningkatan belanja awal tidak semakin memperlebar defisit fiskal.
Kenaikan asumsi bunga dari periode suku bunga sangat rendah menunjukkan bahwa era uang murah telah berakhir. Pemerintah Jepang kini harus menghadapi realitas bahwa biaya utang tidak lagi dapat ditekan dengan mudah.
Rencana pemangkasan pajak penjualan menjadi sorotan utama pasar. Tanpa penjelasan sumber pendanaan yang jelas, kepercayaan investor terhadap surat utang Jepang berisiko melemah.