Serikat Pekerja Tolak Wacana Pertamina Jual Aset dan Tuntut 6 Hal Ini

by

EKONOMIPOS.COM – Meluasnya pemberitaan bahwa PT Pertamina akan jual aset direspons oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu hari ini dengan menggelar demonstrasi besar-besaran dengan nama “Aksi Bela Pertamina” di depan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam demo itu, ada enam tuntutan yang disampaikan oleh serikat pekerja. Pertama yaitu menolak penjualan aset PT Pertamina (Persero). “Penjualan aset berupa share down aset hulu dan spin off bisnis refinery tidak akan menyelesaikan akar masalah keuangan Pertamina,” kata Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan, Media, dan Komunikasi Serikat Pekerja, Hendra Tria Saputra dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip Ekonomipos dari Tempo, Jumat (20/7/2018).

Kedua, yaitu menuntut agar direksi yang bertanggungjawab atas rencana penjualan aset ini untuk dicopot. Kebijakan ini dinilai akan memperbaiki kinerja keuangan karena menyelesaikan akar permasalahan yang membuat Pertamina semakin terpuruk.

Ketiga, yaitu membatalkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (Perserp) Tbk. Perjanjian ini merupakan bagian dari proses akuisisi PGN terhadap PT Pertamina Gas (Pertagas), anak perusahaan Pertamina sebesar 51 persen saham.

Skema akuisisi dinilai telah keliru dan menodai tujuan Holding Migas yang menginginkan efisiensi kedua perusahaan. Sebab, akuisisi menyebabkan pendapatan Pertagas yang selama ini sepenuhnya untuk negara, terpaksa beralih sebagian ke publik. Ini terjadi karena 43 persen saham PGN justru dipegang oleh publik.

Selain itu, proses akuisisi ini juga dinilai keliru karena dilakukan saat jabatan Direktur Utama Pertamina dan Pertagas tengah kosong. Praktis, proses akuisisi hanya dilakukan oleh pejabat sementara. “Jadi hentikan segala proses integrasi Pertagas dan PGN,” kata Hendra soal tuntutan keempat.

Kelima, serikat pekerja juga menuntut agar Direktorat Gas kembali diaktifkan. Menurut Hendra, direktorat ini sempat dibubarkan karena adanya aksi Holding Migas antara Pertamina dan PGN. Padahal, direktorat ini dinilai menjadi penggerak dalam bisnis masa depan Pertamina di sektor gas.

Keenam, yaitu menuntut dilakukan perampingan direksi Pertamina. Saat ini, Pertamina memiliki setidaknya memiliki 10 orang direksi dengan satu orang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama yaitu Nicke Widyawati. Serikat Pekerja menilai jumlah direksi ini terlalu gemuk dan harus dirampingkan. (tempo)