EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Walikota Pekanbaru, Firdaus MT bersikukuh melibatkan pihak ketiga untuk membangun Pasar Cik Puan yang terbengkalai sejak tahun 2012 lalu.
Pemko Pekanbaru komitmen untuk membangun pasar yang berada di Jalan Tuanku Tambusai ini dengan menggandeng investor.
“Pak Walikota komit untuk melanjutkan pembangunan Pasar Cik Pun. Namun karena keterbatasan kemampuan Pemko dalam hal keuangan, maka mau tidak mau kami harus melibatkan pihak swasta,” kata Sekda Kota Pekanbaru, Muhammad Noer, Kamis (13/7/2017).
M Noer mengungkapkan, keterbatasan kemampuan keuangan yang terjadi selama dua tahun belakangan ini membuat pihaknya tidak bisa melajutkan pembangunan dengan menggunakan APBD Pekanbaru.
“Dengan jumlah anggaran yang ada sekarang kita lanjutkan, itu tidak akan cukup. Sebaliknya jika dipaksakan untuk mencukupi, nantinya akan menimbulkan masalah baru. Jadi untuk pembiayaan itu sendiri, pemko tidak ada,” ujar M Noer.
Akibat keterbatasan kemampuan keuangan tersebut, pihaknya terpaksa memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menginvestasikan pembangunan Pasar Cik Puan. Namun rencana kelanjutan pembangunan pasar yang akan diserahkan ke pihak ketiga tersebut masih didiskusikan dengan Pemprov Riau. Sebab di atas bangunan pasar cik puan tersebut aset lahannya masih tercatat sebagai aset Pemprov Riau.
“Biar kelanjutan pembangunan pasar itu berjalan maksimal, harus ada kesepakatan antara Provinsi dengan Kota Pekanbaru dengan membentuk badan kerja sama. Setelah adanya kesepakatan Provinsi dan Kota, barulah dapat dilibatkan pihak ketiga nantinya,” imbuh M Noer.
Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Firdaus MT sempat kesal saat dikonfirmasi terkait kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan. Terlebih saat ditanya kemungkinan Pemko Pekanbaru menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang sebelumnya diwacanakan PJ Walikota Edwar Sanger.
“Kalau mau menggunakan APBD silahkan Pemprov Riau yang bangun,” kata Firdaus di Kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (31/5) lalu.
“Saya tegaskan lagi ya, kalau itu dibangun dengan dana pemerintah, mau APBN kah, mau APBD Provinsi kah, APBD Kota kah, itu merugikan semua pihak,” pungkasnya. (*)
