EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Walikota Pekanbaru, Firdaus MT diminta segera menemui Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk menuntaskan persoalan lahan Pasar Cik Puan, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.
“Jika dibiarkan persoalan pasar itu terlalu lama, pedagang dan masyarakat akan dirugikan. Jadi walikota harus segera menemui gubri,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Herwan Nasri ST, Minggu (03/9/2017).
Dia melanjutkan Komisi IV DPRD Pekanbaru terus mempertanyakan pembangunan Pasar Cik Puan. Sebab, hingga saat ini, belum ada titik terang pasar yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai akan dibangun. Bahkan ini sudah masuk periode kedua Walikota Pekanbaru Firdaus MT memimpin Kota Pekanbaru.
“Kita tau persoalannya tidak dibangun, karena masalah hibah lahan. Di area itu, lahan milik Pemprov Riau belum diserahkan ke pemko. Padahal saat Pj Walikota Edwar Sanger sudah ada kata sepakat dengan gubernur Riau. Tapi kok berhenti sampai di situ saja,” tutur Herwan Nasri.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, pihaknya akan terus mendesak pemko agar menyelesaikan persoalan hibah lahan ini. Bagaimana pun caranya, DPRD tetap mendukung sehingga Pemprov Riau benar-benar menyerahkan lahan tersebut.
“Sejak dulu kita sudah minta duduk bersama antara pemko dan pemprov. Gubernur Riau maunya dibangun menggunakan APBD Pekanbaru, di satu sisi Walikota Firdaus ingin menggunakan pihak ketiga. Kalau masing-masing mempertahankan kemauannya, kita pastikan tidak akan pernah selesai masalah ini,” sebutnya.
Herwan yang juga ketua Badan Kehormatan DPRD meminta walikota meyakinkan kembali gubernur Riau, kenapa alasan memakai pihak ketiga. Jangan hanya seremonial dan alasan itu disampaikan ke masyarakat saja.
Walikota harus menyampaikan langsung ke gubernur Riau. Sehingga tidak terjadi miskomunukasi. DPRD bukan tidak percaya dengan tim yang sudah dibentuk walikota mengurus masalah ini. Namun buktinya sampai sekarang, tidak juga terealisasi.
“Sampai kapan menunggu kalau seperti ini tidak ada kejelasan. Kita yakin Pak Gubernur meminta ini karena ada alasan logis. Apalagi beberapa pasar milik pemerintah sekarang tidak terurus karena ulah pihak ketiga. Kita minta disegerakan lah. Banyak pedagang yang menggantungkan hidupnya di sana,” terang Herwan lagi. (*)
