EKONOMIPOS.COM, ROHIL – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) melakukan rapat dengan OPD, pihak perbankan dan BUMD menyikapi lanjutan pembahasan terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2023.
Rapat itu sempat dijadwalkan sebelumnya, namun urung terlaksana karena ketidakhadiran Dirut BUMD PT SPRH (Sarana Pembangunan Rokan Hilir). Di sela pelaksanaan paripurna penyampaian KUA PPAS, Senin (26/8/2024) persoalan ketidakhadiran dirut BUMD PT SPRH ini sempat dibahas.
Bahkan dewan, seperti disampaikan Ketua DPRD Rohil Maston bisa saja tidak mengesahkan APBD Perubahan jika pembahasan lanjutan KUA PPAS yang akan dilakukan tidak dihadiri dari pihak PT SPRH. Pasalnya dalam sejumlah kesempatan DPRD telah mengundang khususnya dirut PT SPRH sebanyak tiga kali namun tidak diindahkan.
Baru pada Senin kemarin hadir sejumlah direksi BUMD PT SPRH, dan rapat banggar dilaksanakan begitu usai paripurna penyampaian KUA PPAS.
Dari pantauan rapat tersebut berlangsung tertutup, dan baru selesai menjelang pukul 00.00 WIB kemarin. Diwawancara seusai rapat, Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah SHI MM menyebutkan pihaknya mengagendakan lagi rapat lanjutan bersama pihak terkait khususnya PT SPRH.
“Nanti akan ada lanjutan lagi, karena memang berhubung pemkab ada yang tak menyiapkan datanya, begitu juga SPRH tidak bisa menunjukkan bukti-bukti terkait dengan kegiatan menyangkut pengunaan dana participating interest (PI),” katanya. (Infotorial)
