EKONOMIPOS.COM, PEKANBARU – PT PLN (Persero) terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui silaturahmi General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau, Sugeng Hidayat, bersama General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera, Elvanto Yanuar Ikhsan, beserta jajaran manajemen, dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Selasa (27/10).
Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan serta membangun komunikasi dan koordinasi yang konstruktif dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi. Sinergi tersebut juga menjadi bagian dari upaya PLN untuk menjalankan proses bisnis secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Sugeng Hidayat, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Riau merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan dan penerapan tata kelola yang baik.
“PLN berkomitmen menjalankan proses bisnis secara profesional dan sesuai ketentuan. Kami berharap sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Riau semakin kuat untuk mendukung pelayanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat,” ujar Sugeng.
Sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam penyediaan tenaga listrik, PLN terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik untuk mendukung aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam menjalankan peran tersebut, koordinasi dengan para pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan operasional perusahaan berjalan optimal.
Melalui silaturahmi ini, PLN UID Riau dan Kepulauan Riau bersama PLN UIP3B Sumatera berharap hubungan baik dengan Kejaksaan Tinggi Riau dapat terus terjaga. Sinergi antarlembaga diharapkan turut mendukung pelaksanaan tugas secara akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.***
