EKONOMIPOS.COM (EPC), INHIL – Pada tahun 2017 mendatang, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan bertekad seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Inhil sudah menerapkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).
Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Pejabat Pemda, dalam rangka penguatan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan penguatan 4 Pilar Kebangsaan, yang digelar di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan.
Dikatakan Bupati Wardan, saat mengikuti rakor tersebut yang menjadi fokus oleh Camat, Lurah dan Kepala Desa (Kades) adalah bagaimana upaya untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mudah-mudahan, melalui kegiatan ini dapat memberikan pencerahan terutama bagaimana tata kelola pemerintah yang baik,” kata Bupati Wardan.
Selanjutnya, Bupati Inhil yang dikenal agamis ini berharap agar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan bersama Walikota Surabaya di Siduarjo beberapa waktu lalu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, tetapi ke depan harus ada langkah dan tindakan nyata yang diimplementasikan di lapangan.
Oleh karena itu, Bupati Wardan bertekad pada tahun 2017 nanti seluruh SKPD termasuk Camat yang ada di bumi hamparan kelapa dunia ini sudah menerapkan dan melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Untuk itulah, saya memandang perlu kita melaksanakan rakor ini, supaya Camat, Lurah dan Kades selaku pimpinan di daerahnya bisa lebih peka dan sensitif untuk melihat kondisi di sekelilingnya,” terang Bupati Wardan.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Riau, Hj Rahima Erna menjelaskan, pelayanan yang baik adalah indeks kualitas pelayanan, seperti tidak adanya keluhan masyarakat, cepat dan tepat.
“Prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, yakni partisipasi, keadilan (tanpa diskriminatif), akuntabilitas, transparansi dan efektifitas,” imbuhnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Unsur Forkopimda dan Unsur Forkopimcam, Sekda dan sejumlah Pejabat Eselon, serta Camat, Lurah dan Kades se-Kabupaten Inhil.(adv)
