INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen meningkatkan kesejahteraan perawat, khususnya tenaga perawat ners melalui pemberian tunjangan profesi.
Komitmen tersebut, dibuktikan dengan telah diterimanya usulan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Inhil kepada Pemkab Inhil.
“Memang benar ada usulan yang diajukan oleh PPNI Inhil untuk pemberian tunjangan profesi perawat ners kepada Pemkab Inhil. Kemarin, usulan tersebut diterima oleh Pak Sekda (Sekretaris Daerah),” ungkap Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan, seperti keterangan tertulis yang diterima, Kamis (16/3/2017).
Wardan mengatakan, Pemkab Inhil akan berupaya maksimal agar usulan tersebut dapat direalisasikan sesegera mungkin. Sebab, profesi perawat, khususnya perawat ners memang merupakan sebuah profesi yang memiliki peran vital di Kabupaten Inhil.
“Kami akan upayakan pemberian tunjangan bagi perawat ners agar secepatnya dapat terealisasikan.” tukasnya.
Kedepan, Wardan berharap kepada para perawat ners, untuk senantiasa bersabar dan terus memberikan pelayanan keperawatan terbaik bagi segenap masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.
“Teruslah berdedikasi. Teruslah menjaga konsistensi dalam bertugas, memberikan yang terbaik bagi masyarakat Inhil. Kami selaku Pemerintah Daerah senantiasa berupaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga paramedis diantaranya adalah perawat,” ucapnya.
Menurut penuturan Ketua DPD PPNI Kabupaten Inhil, Ns. Matzen, S.Kep., M.Si, di ruang kerjanya, Kamis (16/3/2017), usulan pemberian tunjangan tersebut dilakukan, mengingat perawat ners merupakan sebuah profesi keperawatan yang tergolong langka. Kelangkaan ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Inhil, melainkan juga mencakup skala nasional. Sehingga, diperlukan perhatian khusus bagi para perawat ners yang bertugas di Kabupaten Inhil.
“Jika, memang usulan pemberian tunjangan profesi ini disetujui. Maka, ini merupakan ‘kado terindah’ bagi perawat, khususnya perawat ners dalam peringatan Hari Perawat Nasional Indonesia yang ke – 43 ini,” ujar Matzen, seraya mengatakan HPNI diperingati setiap tanggal 17 Maret.
Matzen mengungkapkan, besaran pemberian tunjangan ini nantinya akan dilakukan dengan pertimbangan lokasi penempatan tugas dari masing – masing perawat ners yang berada di Kabupaten Inhil.
“Jadi, pertimbangan besaran tunjangan itu diberikan menurut penempatan kerja para perawat ners itu sendiri. Semakin jauh mereka bertugas, semakin terpencil lokasi penugasan, maka semakin besar tunjangan yang akan mereka peroleh,” ungkapnya.
Tak hanya terhenti pada pemberian tunjangan bagi perawat ners, Matzen mengatakan, DPD PPNI Kabupaten Inhil juga telah mengajukan usulan kenaikan upah bagi perawat non – aparatur sipil negara yang tersebar di Kabupaten Inhil, khususnya bagi para perawat yang bertugas di daerah pelosok.
“Kenaikan upah yang kami upayakan ini diharapkan bisa sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten / Kota). Usulan ini, kami ajukan kepada Pemkab Inhil. Meski, kami mengetahui adanya keterbatasan anggaran daerah saat ini,” tukasnya.
Terkait penyebaran tenaga paramedis perawat, diakui Matzen, memang belum berimbang. Terlebih, di kawasan yang berada jauh dari Ibu Kota Kabupaten.
“Penyebaran tenaga perawat saat ini memang tidak berimbang, seperti bertumpuk di kawasan perkotaan. Sehingga, masih terdapat daerah atau kawasan yang minim tenaga perawat, bahkan tidak tersentuh sama sekali. Padahal, jika dilihat rasio antara jumlah perawat dengan jumlah masyarakat Inhil itu sudah sebanding,” katanya sembari berkata terdapat 730 orang tenaga paramedis perawat yang bertugas di Kabupaten Inhil.
Selanjutnya, bertepatan dengan peringatan HPNI Ke – 43 tahun 2017 ini, dikatakan Matzen, PPNI sedang dan akan menggelar beberapa rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan persoalan kesehatan bagi masyarakat.
“Sebagai contoh, hari ini (Kamis, 16/3/2017, red), kami mengadakan pengobatan massal, khitanan massal dan penyuluhan massal di Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling. Selain itu, dalam rangka memperingati HPNI ini, kami telah mencanangkan penyelenggaraan kegiatan seminar kesehatan yang memang rutin digelar setiap tahunnya, serta pemeriksaan kadar gula darah,” pungkas Matzen.
Ihwal kesejahteraan yang memang menjadi prioritas Pemkab Inhil, salah seorang perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada, Mario Lestari, SKM mengaku, telah merasakan perubahan positif pasca penerimaan remunerasi. Remunerasi, lanjutnya, diberlakukan sejak RSUD Puri Husada bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
“Remunerasi yang diterima, besarannya didasarkan pada besar – kecilnya beban kerja, penempatan kerja, kualifikasi pendidikan dan sebagainya. Jadi, proporsional besaran remunerasi yang diterima oleh masing – masing perawat di sini. Dibandingkan dulu, jika dilihat dari sudut pandang kesejahteraan, memang sudah lebih baik yang sekarang,” katanya, Kamis (16/3/2017).
Sejauh ini, Mario Lestari juga mengaku, belum pernah sama sekali mendengar keluhan dari rekan seprofesinya menyangkut persoalan kesejahteraan.
“Kenyamanan yang diperoleh ini, lebih dikarenakan institusi Rumah Sakit yang telah berubah menjadi BLUD. Yang mana, sistem dalam BLUD tersebut, ditetapkan secara mandiri dan iatur sesuai dengan kebutuhan,” kata Mario Lestari yang juga merupakan Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Puri Husada.
Namun demikian, Mario Lestari tetap berharap, agar Pemkab Inhil dapat mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengangkatan langsung terhadap tenaga paramedis perawat non – aparatur sipil negara. Terlebih, bagi para perawat dengan masa kerja yang tergolong lama. (ADV)
