INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H M Wardan menyatakan terimakasihnya atas dukungan dan partisipasi semua pihak, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil untuk mengawal pemerintahan yang dipimpinnya selama ini.
Hal ini disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Inhil tentang penyampaian laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Inhil tahun 2016, di Gedung DPRD Inhil, Kamis (4/5/2017) malam.
“Dengan kebersamaan yang telah terbangun selama ini antara legislatif dan eksekutif serta semua pihak, insyaallah secara bertahap akan mampu membawa kita mencapai visi Kabupaten Indragiri Hilir berjaya dan gemilang 2025,” ucap Wardan.
Pada proses pembahasan LKPJ oleh DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, sambung Wardan, telah banyak disampaikan pendapat dan saran dari anggota komisi-komisi di DPRD yang bersifat membangun dan sangat bermakna guna kelanjutan pembangunan di Inhil.
“Saran-saran dan masukan yang disampaikan itu, akan menjadi catatan penting bagi Pemkab Inhil. Hal ini karena kami menyadari dalam kurun waktu pemerintahan kami yang relatif singkat ini, belum menghasilkan kemajuan yang signifikan dan diperlukan dukungan dari semua pihak dalam penyempurnaan strategi dan komitmen bersama sebagai modal dasar dari pelaksanaan pembangunan di kabupaten yang kita cintai ini,” tegas Wardan.
Sebelumnya, Edi Gunawan, Anggota DPRD Inhil yang berasal dari PKB, telah membacakan Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi DPRD Inhil terhadap LKPJ Bupati tahun 2016. Dibacakannya, bahwa ada beberapa catatan penting yang harus dilakukan Bupati Inhil agar target pembangunan yang dijalankan dapat benar-benar mengarah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inhil 2013-2018.
“Salah satu yang kami lihat penting adalah adanya kecenderungan belum sinerginya antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam mengimplementasikan program atau kegiatan. Untuk itulah perlu ditingkatkan sinergitas peran dan fungsi SKPD di tingkat SKPD serta lintas SKPD, untuk fokus mendukung visi-misi kepala daerah,” kata Edi.
Beberapa solusi yang disarankan, sambung Edi, dipintanya Bappeda Inhil untuk membangun pusat data yang selalu mempunyai basis data (data base) yang lengkap, terpercaya, valid, senantiasa diperbaharui (up to date) dan menselaraskan dengan data SKPD, serta meningkatkan kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS).
“Keberhasilan sebuah kebijakan yang baik, tidak terlepas dari proses pengelolaan dan penyajian data serta informasi yang obyektif, akurat, valid, reliable dan akuntabel, sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. Untuk itu, persoalan data adalah bagian yang terpenting dalam pengambilan keputusan kebijakan,” tegas Edi.
Pemkab Inhil, kata Edi, dipinta pula untuk memvalidasi data terhadap potensi tenaga teknis pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimilikinya. Hal ini, katanya, karena saat ini sangat terlihat persoalan tenaga teknis melanda beberapa dinas sehingga mengganggu kinerja.
“Sehingga kebutuhan akan tenaga teknis tidak lagi menjadi permasalahan dan persoalan dikemudian harinya. Karena yang kami lihat saat ini rasio pekerjaaan sudah sangat tidak sebanding dengan tenaga sumber daya manusianya. Seperti pada beberapa dinas, sehingga ini berimplikasi kinerja Pemerintah Daerah,” jelas Edi.
Validasi data yang dilakukan, ucap Edi, tentu akan mendapat gambaran jelas akan kebutuhan tenaga teknis tersebut. Gambaran jelas itu, akan membuat Pemkab Inhil lebih mudah mencarikan solusinya seperti merekrut dari kabupaten lain hingga provinsi. Bahkan jika perlu, pinta Edi, pinta hingga ke pemerintah pusat dalam pencukupan kekurangan tersebut. (ADV)
