EKONOMIPOS.COM, PEKANBARU – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Provinsi Riau, Ma’mun Solihin mengakui tak banyak Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan pada tahun 2019 ini. Penyebabnya, tahun 2019 adalah tahun politik.
“Fokusnya (anggota dewan) lebih banyak ke Pileg dan Pilpres, sehingga minim pengesahan perda di tahun 2019 ini,” kata Ma’mun Senin 11 November 2019.
Diterangkan Ma’mun, setidaknya sejak tahun 2017 hingga 2019, ada 76 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang masuk kd BP2D DPRD Riau. Rinciannya, 29 ranperda masuk tahun 2017, 28 ranperda masuk 2018, dan 19 ranperda masuk tahun 2019.
“Namun, tak semua ranperda ini bisa kita sahkan menjadi perda. Hanya sekitar 70 persen saja,” tambah dia.
Dilanjutkan dia, pihaknya kini tengah menyusuri ranperda yang belum disahkan menjadi perda. Dengan demikian, bisa difokuskan ranperda yang masuk agar bisa menjadi perda.
“Dan untuk dua bulan di tahun 2019 ini, kita targetkan ada lima ranperda yang akan disahkan menjadi perda,” tutup dia.(adv)
