• Redaksi
  • Info Iklan
  • Editorial
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Wednesday, October 7, 2026
Ekonomi Pos
  • Home
  • Lifestyle
  • Insight
  • Finance
  • Industry
  • Showbiz
  • Advertorial
  • Daerah
    • Bengkalis
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Rokan Hilir
No Result
View All Result
EkonomiPos.Com
No Result
View All Result

DPRD Kampar Tekankan Perbaikan Layanan Publik Lewat Rekomendasi Pansus I

24/04/2025
Share on FacebookShare on Twitter

EKONOMIPOS.COM, BANGKINANG KOTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripuran DPRD Kampar, Bangkinang Kota, kamis (24/4/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Sunardi Ds dan dihadiri Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kampar menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas terhadap beberapa OPD.

Ketua Pansus 1, M. Panji Gusti Pangestu yang diwakili Wakil Ketua Rizki Ananda kepada wartawan menyampaikan terkait UHC yang masih banyak masyarakat Kabupaten Kampar belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Terkait UHC, masih banyak masyarakat miskin kita yang belum mendapatkan pelayanan yang layak. Jadi itu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas kesehatan yang layak kepada masyarakat miskin di Kampar,” ujarnya.

Selain itu, dibidang Pendidikan Rizki Ananda mengatakan Pemerintah Daerah agar memperhatikan anak-anak putus sekolah yang terkendala biaya.

“Kampar masih banyak anak-anak putus sekolah yang disebebkan biaya, seperti tidak adanya biaya untuk seragam. Jadi kami menyarankan untuk memberikan anggaran beasiswa. Diantaranya beasiswa bagi yang kurang mampu dan beasiswa bagi yang berprestasi,” ungkapnya.

Kemudian Anggota DPRD Kampar Dapil IV ini juga memberikan rekomendasi terkait bangunan gedung sekolah yang masih banyak tidak layak.

“Memperhatikan untuk membangun sekolah yang layak, seperti yang masih bisa direhab, dilakukan rehab bangunan begitupun dengan yang tidak layak sama sekali untuk semestinya dilakukan membangun bangunan yang baru, bangun bangunan yang baru,” jelasnya.

Dibidang Sosial, Rizki Ananda menekankan kepada Dinas Sosial agar memperbaharui DTKS sebab masih banyak masyarakat yang mesti diberikan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan.

“Jadi kami menganjurkan Dinas Sosial agar pembaruan data atau update data DTKS supaya masyarakat di Kampar benar-benar sesuai fakta di lapangan. Di desa kan sudah ada pendamping desa dari Dinsos, jadi pendamping desa harus melihat langsung apakah warga ini layak atau tidakkah terdata di DTKS,” tutupnya.

Sementara itu, anggota Pansus 1 Rinaldo Saputra SE,MM menyampaikan dibidang kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah harus menjalin kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit yang ada di pinggiran Kabupaten Kampar seperti RS Madani dan rumah sakit lainnya untuk masyarakat yang jauh berobat ke RSUD Bangkinang.

“Kita harus menjalin kerjasama betul-betul dengan rumah sakit yang ada di pinggiran kota seperti Rumah Sakit Madani agar masyarakat Kampar yang berada dipinggir kota tidak jauh lagi ke Bangkinang,” ujarnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Rumbio ini mengatakan agar Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru untuk wilayah pinggiran kota.

“Terhadap kebakaran, jika ada bencana kebakaran untuk daerah-daerah pinggiran kota yang jauh agar bekerjasama dengan pemadam kebakaran Pekanbaru. Untuk daerah yang jauh seperti Tapung, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kampar Kiri agar disediakan mobil kendaraan operasional Pemadam Kebakaran,” terangnya

Kemudian sesuai instruksi Bupati Kampar terkait Camat harus tinggal di rumah dinas, Rinaldo Saputra menyebut harus sesuai dengan fakta lapangan.

“Saat ini banyak rumah dinas camat yang tidak layak dihuni, berarti Bupati harus menyegerakan membuat rumah dinas untuk kecamatan yang tidak memiliki rumah dinas dan merenovasi rumah dinas yang tidak layak huni. Diantaranya terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki rumah dinas yaitu Kecamatan Salo dan Bangkinang Kota dan terdapat 10 kecamatan yang layak, selebihnya harus dilakukan renovasi,” jelasnya.

Kemudian Rinaldo menyebut terkait tenaga pendidik agar dilakukan pemerataan diseluruh Kabupaten Kampar.

“Penempatan guru mesti di atur ulang, jangan hanya banyak dikota. Daerah pinggiran saat kni masih banyak kurang tenaga pendidik, jadi mesti dilakukan pemerataan penempatan guru,” pungkasnya. (ADV) 

Tags: dprd kampar
Share76Tweet47

Kabar Terkait

Komisi II DPRD Kampar Dorong Penyaluran Bansos Tepat Sasaran Lewat RDP dengan Dinsos
Daerah

Komisi II DPRD Kampar Dorong Penyaluran Bansos Tepat Sasaran Lewat RDP dengan Dinsos

08/06/2026
Anggota DPRD Kampar Jihad Aqsha Bawa Semarak Piala Dunia 2026 ke Bandur Picak, Sepak Bola Jadi Pemersatu Warga
Kampar

Anggota DPRD Kampar Jihad Aqsha Bawa Semarak Piala Dunia 2026 ke Bandur Picak, Sepak Bola Jadi Pemersatu Warga

07/06/2026
RDP DPRD Kampar Bahas Kolaborasi Penghijauan Ekoteologi Demi Generasi Mendatang
Daerah

RDP DPRD Kampar Bahas Kolaborasi Penghijauan Ekoteologi Demi Generasi Mendatang

03/06/2026
Load More
Please login to join discussion
EkonomiPos.Com

We bring you the best Economy News

  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Editorial
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

© 2025 EkonomiPos.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Lifestyle
  • Insight
  • Finance
  • Industry
  • Showbiz
  • Advertorial
  • Daerah
    • Bengkalis
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Rokan Hilir

© 2025 EkonomiPos.com.

Go to mobile version