EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Sejumlah legislator di Gedung Payung Sekaki Pekanbaru meminta Pertamina dan pemerintah transparan terkait kuota premium. Apakah strategi yang diterapkan saat ini, sebagai upaya menarik pelan-pelan premium dari pasaran, atau hanya pengurangan kuota.
Karena hingga saat ini jatah premium di SPBU dalam Kota Pekanbaru masih dikurangi. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Herwan Nasri ST mengatakan, kebijakan yang diterapkan pemerintah soal BBM tidak jelas. Terutama premium.
Di satu sisi, masyarakat sampai hari ini masih menjadikan premium sebagai idola. Hanya sedikit yang beralih ke BBM jenis lainnya, seperti pertalite dan partamax.
“Kalau memang dikurang premium untuk daerah Riau, jelaskan ke masyarakat. Apa kondisi sebenarnya, sehingga tidak bertanya-tanya lagi. Sekarang kita lihat, kasihan masyarakat antri panjang di SPBU karena tetap ingin pakai premium,” kata Herwan, Selasa (14/11/2017).
Ketidaktransparansian Pertamina dan pemerintah soal premium, sangat disayangkan wakil rakyat. Di mana sekarang kondisi ekonomi masyarakat lesu, ditambah beban BBM yang mengharuskan membeli yang mahal. Namun seolah pemerintah tutup mata, meski tahu premium sulit didapatkan.
“Kita tahu premium itu subsidi. Makanya dipastikan, siapa sebenarnya yang berhak memakainya. Karena sampai saat ini masih banyak orang kaya, pejabat dan lainnya menggunakan premium. Bukan seperti sekarang, memakai strategi membunuh masyarakat,” kata politisi Golkar ini.
Dia menyarankan, jika memang premium mau ditarik dari pasaran, maka pemerintah harus menyiapkan solusinya. Jangan hanya bisa membuat kebijakan, namun solusi yang ditawarkan, masyarakat harus membeli BBM harga tinggi.
“Tidak semua masyarakat sanggup membelinya. Apalagi sekarang nyaris semua rumah tangga dipastikan punya kendaraan. Minimal sepeda motor. Jangan paksa mereka membeli yang mereka tidak mampu,” katanya kesal. (*)
