EkonomiPos, Jakarta – Pemerintah ingin memaksimalkan porsi bagi hasil dengan PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memaparkan, sejak delapan tahun terakhir, yakni dari tahun 2007 rata-rata bagian pemerintah dari kegiatan pertambangan Freeport yakni 40 persen. Sementara itu, sebesar 60 persen menjadi hak Freeport Indonesia.
“Pemerintah ingin porsi maksimal bagi pemerintah Indonesia. Kemungkinan kami perpanjang MoU, untuk memberi ruang. Sehingga Freeport Indonesia bekontribusi lebih bagi Indonesia, karena Freeport Indonesia berdampak signifikan bagi Papua dan Indonesia,” jelas Sudirman ditemui di Kantor Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Lebih lanjut dia bilang, konkretnya, pemerintah ingin agar bagi hasil pemerintah yang didapat dari Freeport Indonesia digunakan untuk percepatan pembangunan d Papua. “Dan PT Freeport Indonesia sudah beroperasi 40 tahunan. Jadi sudah waktunya memberi porsi lebih bagi Indonesia,” ucap Sudirman.
Sudirman juga bilang, pemerintah akan mengupayakan bagi hasil lebih besar bagi negara, secara bertahap.
Menurut dia, cukup adil jika negara mendapatkan bagian lebih besar. Sebab, pemerintah Indonesia adalah pemilik lahan yang digarap Freeport Indonesia.
“Ada juga unsur nasional dan lokal yang perlu dibangun. Maka kami akan dorong agar proporsinya seimbang dengan kelebihan untuk pemerintah,” kata dia. (kompas.com)
