EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Wakil ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman menyatakan tidak mempersoalkan Pemprov Riau turut mengusulkan dana desa dicairkan melalui pos anggaran bankeu di APBD 2018. Karena pihak DPRD Riau menilai penganggaran tersebut memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan masyarakat.
“Mengingat, undang-undang desa tidak memberi peluang untuk dana hibah, tapi ada peluang untuk bankeu. Dana bankeu ini sudah bertahun-tahun kami laksanakan. Tapi ini kan tujuannya sama, jadi tidak masalah Pemprov Riau mengusulkan,” ujar pria yang akrab disapa Dedet, Selasa (26/9/2017).
Dia menambahkan, usulan pemprov untuk bankeu tersebut penggunaannya nantinya adalah untuk menuntup kesenjangan fiskal di daerah.
“Biasanya untuk pendidikan, kesehatan, dan sedikit infrastruktur,” tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan Pemprov tetap akan menyalurkan bantuan untuk desa setiap tahun, walaupun dalam beberapa tahun terakhir mekanisme penyalurannya sedikit berbeda.
“Jika sebelumnya bantuan Pemprov Riau ke desa disalurkan secara langsung, maka mulai 2016 dan 2017 disalurkan dalam bentuk Bankeu kepada kabupaten,” ujar Syahrial. (*)
