EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Riau, tidak lagi menyusu pada APBD. Para komisaris dan direktur BUMD tersebut diminta menyiapkan rencana strategi yang matang dalam menawarkan bisnis.
“Saya berharap BUMD tak lagi selalu menyusu pada APBD. Namun sepenuhnya menuju kemandirian dan profesionalisme perusahaan daerah. Tidak semua harus bergantung ke APBD. Harus buat strategi partner juga, bisnis yang mau ditawarkan,” ujar Andi Rachman, Rabu (25/10/2017).
Hal terpenting lagi, Andi Rachman meminta seluruh perusahaan plat merah itu agar melihat prospek jauh ke depan. Bukan sekadar meminta tambahan dana melalui APBD untuk pengembangan bisnis jangka pendek. Secara profesionalitas, menurutnya kalau memang bisnis yang dijalankan bisa menguntungkan, tentu ada yang minat.
“Bisa juga kita mengajukan kredit ke perbankan dengan catatan segala persyaratan harus dipenuhi. BUMD ini memang tidak boleh manja. Kalau memang diawal pendirian didukung anggaran, jangan gitu terus,” lanjut gubernur.
Diakui gubri, BUMD memang perlu setoran modal dari pemerintah sebagai penambahan. Namun kalau terus menerus tentu juga tidak bagus bagi perusahaan. Selain itu, sambungnya, pemprov dan dewan juga akan mempertanyakan prospek bisnis yang bisa dioptimalkan.
“Harus jelas core bisnisnya, jadi tidak sekadar minta tambahan, tak mampu berkembang,” imbuhnya.
Pemprov Riau selaku pemegang saham terbesar terhadap tujuh BUMD. Yakni PT Bank Riau-Kepri, PT SPR, PT PIR, PT PER, Riau Petroleum, Jamkrida dan Riau Airlines yang sudah tidak beroperasi lagi setelah mendapat kucuran anggaran besar beberapa tahun lalu. (*)
