EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – APBD 2018 akhirnya disahkan, Rabu (29/11) malam, senilai Rp 10,09 triliun. Turun sebesar Rp 306,5 miliar (2,95 persen) dibanding anggaran tahun sebelumnya
Dari total Rp 10 triliun tersebut, 30 persen di antaranya dianggarkan untuk biaya pendidikan. Artinya, ada Rp 3 triliun lebih dianggarkan untuk biaya pendidikan tersebut.
Dengan sudah dianggarkan biaya pendidikan 30 persen tersebut, artinya sudah memenuhi mandatory, yang diamanahkan undang-undang, minimal 20 persen dari total APBD 2018.
“Untuk pendidikan, sudah memenuhi mandatory, yakni hingga 30 persen,” kata Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo yang memimpin rapat pengesahan APBD.
Usai rapat pengesahan, Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengatakan, ada pun salah satu kegiatan yang diprioritaskan anggarannya oleh pihak Komisi V dalam APBD 2018, khususnya dalam hal pendidikan adalah, pembangunan infrastruktur sekolah dan penambahan kelas, karena itu dirasakan cukup kurang, melihat persoalan yang ada di tahun 2017 ini dan tahun tahun sebelumnya.
Aherson juga mengatakan, selama ini persoalan kekurangan kelas cukup banyak terjadi, tidak hanya di kawasan daerah kabupaten, sampai daerah perkotaan juga mengalami hal yang sama.
Selain itu, masalah kekurangan infrastruktur sekolah dan masih banyaknya tempat pendidikan yang dinilai tidak layak untuk digunakan oleh para siswa, membuat pihaknya menekankan pembangunan infrastruktur sekolah tersebut, terutama di daerah tertinggal.
“Untuk masalah pendidikan, sebenarnya hampir semua lini kita alokasikan penganggarannya, misalnya untuk guru, operasional sekolah, dan kebutuhan bidang pendidikan lainnya. Tapi lebih kita tekankan kepada pembangunan infrastruktur, karena persoalannya itu masih cukup banyak kita lihat di tahun ini, dan sebelumnya,” kata Aherson. (*)
