BPH Migas Turun ke Riau Bakal Cek Kelangkaan Premium

by

PEKANBARU – Pemprov Riau mendesak Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas agar penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tetap maksimal dan prioritas di Provinsi Riau.

“BPH Migas akan mendesak Pertamina agar penyaluran premium ke Riau maksimal. Karena yang mengatur penyaluran itu BPH Migas dan sebagai perusahaan Pertamina harus ikuti itu, masyarakat masih butuh premium kok,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi yang mengaku sudah mendatangi BPH Migas saat ditemui, Jumat (9/3).

Ahmad Hijazi mengatakan, pasokan premium ke Riau diharapkan tetap maksimal agar ketersediaan BBM jenis premium tidak langka lagi di seluruh SPBU sebagaimana yang terjadi belakangan ini.

“Saya katakan ke Komite BPH Migas di Jakarta, masyarakat Riau masih butuh premium. Respon mereka akan membantu mendorong Pertamina untuk memaksimalkan penyaluran premium ke Riau,” ujarnya.

Tidak hanya itu, BPH Migas juga dalam waktu dekat akan turun ke Riau untuk melihat kondisi kelangkaan premium. “Saya akan bawa BPH Migas ke lokasi yang pasokan premium nya sangat kecil dan masyarakat sangat membutuhkan,” ujarnya.

Sedangkan alasan untuk edukasi selama ini agar kedepannya masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas tinggi, menurut Sekda, masyarakat tidak bisa dipaksakan dan nanti juga masyarakat akan menyadari sendiri seiring berjalannya waktu.

“Biarlah semuanya berjalan sampai masyarakat paham dan sadar, karena sekarang ini masyarakat juga ingin memilih dan masih butuh BBM yang sedikit murah,” ujarnya.

Ini juga terjadi karena harga BBM jenis pertalite yang sedikit mahal di Riau bila dibandingkan daerah lain karena penetapan Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB) melalui pendekatan tertinggi.

Namun dengan akan direvisi Perda Pajak PBBKB dari 10 persen menjadi 7,5 persen tersebut menurut Sekda harga pertalite akan lebih murah dan daya beli masyarakat akan meningkat.

“Silakan pilih, harga pertalite akan lebih murah dan pasokan premium juga normal ke Riau. Jangan sampai terpaksa membeli pertalite,” ujar Sekda.

Untuk angka PBBKB 7,5 persen itu sendiri menurut Sekda sudah mengakomodir dua kepentingan baik itu harga pertalite lokal di Riau menurun dan pajak yang harus ditingkatkan.

“Bagaimanapun juga pajak PBBKB ini di provinsi hanya 30 persen dan 70 persen nya di kabupaten/kota,” pungkas Hijazi. (*)