Ekonomipos.com, Jakarta – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa difitnah atas pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebutkan pemberantasan mafia migas selalu berhenti di mejanya saat ia menjabat sebagai Presiden RI ke-6.
SBY pun meminta klarifikasi Menteri ESDM Sudirman Said tentang apa yang dimaksud, karena justru ia pun ingin penyimpangan apapun diberantas.
“Saya tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya,” kata SBY melalui akun twitter-nya @SBYudhoyono seperti dikutip Selasa (19/5/2015).
SBY pun memandang berita mengenai pernyataan Menteri ESDM itu itu sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Karena itu, ia masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan.
Tahu persis
Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengemukakan, ia hanya menjalankan mandat untuk terus menata berbagai aspek pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Dan menjadi kewajiban dirinya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat setiap langkah-langkah penataan.
“Mengenai situasi pengelolaan migas di masa lalu, saya yakin para pengelola, pemerintah, dan juga berbagai stakeholder tahu persis situasinya,” kata Sudirman Said dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab).
Sudirman mengaku senang karena diskusinya dengan Faisal Basri di Cikini, Jakarta, mendapat sambutan dari banyak pihak, dan membuat banyak pihak melek, menjadi lebih tahu situasi yang sebenarnya.
“Karena itu, saya menyambut baik untuk berdiskusi dengan siapa pun untuk mencari jalan keluar supaya migas ini, dari waktu ke waktu, lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efisien,” ungkap Sudirman.
Berkaitan dengan Petral, menteri ESDM Sudirman Said meyakini, tidak ada keputusan besar, penting yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara, begitupun pada waktu ia memutuskan pembubaran Petral.
“Jadi itu kira-kira tanggapan saya dan mohon tidak diperpanjang karena yang kita lakukan semata-mata menata hal-hal yang sudah lama waktunya,” pinta Sudirman.
Menurut Menteri ESDM itu, tidak hanya Petral, eksplorasi, soal SKK Migas, soal bagaimana lokasi gas itu semuanya sedang ditata. Ia menilai, itu adalah hal-hal yang sudah lama harusnya ditata.
Sekadar informasi, pemerintahan Jokowi telah membubarkan Petral karena dugaan sarang mafia migas pada Rabu, 13 Mei 2015. Keputusan ini diambil setelah dilakukan pembenahan dalam tubuh Pertamina sejak awal 2015.(Pew/Ndw/Liputan6.com)
