EKONOMIPOS.COM (EPC),MATARAM – Puluhan hektare lahan pertanian di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terendam banjir. Di mana dua hektare di antaranya dinyatakan gagal panen.
“Puluhan hektare lahan pertanian yang terendam itu disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi dan merata selama sepekan,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H Mutawalli di Mataram.
Mutawalli merinci, puluhan hektare lahan pertanian yang terendam banjir tersebut meliputi 20 hektare di Ampenan, 15 hektare di Kelurahan Jempong dan 18 hektare di Kelurahan Tanjung Karang.
Dari puluhan hektare lahan yang terendam banjir itu sebanyak 18 hektare terancam gagal panen dan dua hektare sudah dinyatakan gagal panen karena kondisi lahan pertanian sudah mencapai usia siap panen.
“Sedangkan sisanya masih bisa diselamatkan karena usia tanam padi baru mencapai 3-4 minggu,” katanya menjelaskan.
Dinas Pertanian akan segera memproses klaim asuransi usaha tani pangan (AUTP) untuk mendapatkan dana asuransi sebesar Rp6 juta perhektare untuk petani yang gagal panen.
Untuk melakukan klaim asuransi AUTP, petani harus memenuhi persyaratan terkait persentase kerusakan lahan dan yang menetapkan status gagal panen adalah penyuluh bukan petani.
“Jika kriteria gagal panen sudah terpenuhi dan ditetapkan oleh penyuluh, barulah asuransi bisa diklaim. Jadi kita tidak bisa sembarangan menyatakan gagal panen,” ujarnya.
Sementara, lahan pertanian yang terancam gagal panen dan terendam banjir akan dibantu dengan mendistribusikan mesin sedot air kepada kelompok tani.
“Para kelompok tani kita memang sudah mendapat bantuan mesin sedot, tapi agar lebih maksimal petugas dan mesin sedot kami turunkan membantu petani,” kata dia.
Melalui upaya-upaya itu, lanjut Mutawalli, kondisi genangan di lahan petani pada beberapa titik saat ini sudah mulai menyusut. Ditambahkannya, selain curah hujan yang tinggi, lahan pertanian di Mataram terendam antara lain karena semakin berkurangnya daerah resapan karena alih fungsi lahan.
“Selain itu, banyak terjadi kerusakan saluran irigasi dan masalah ini sudah kami sampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum agar perbaikan saluran irigasi di wilayah selatan bisa menjadi prioritas,” tutupnya. (**)
