Walhi Kembali Ajukan Praperadilan SP3 Polda Riau

by

EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Sidang gugatan praperadilan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Riau terhadap 15 perusahaan diduga melakukan kebakaran hutan dan lahan, akan digelar Senin (10/7/2017).

Pendaftaran permohonan praperadilan tersebut telah dilakukan Walhi Riau melalui kuasa hukumnya pada Rabu (21/6) lalu. Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadwalkan sidang perdana pada Senin ini.

“Pengajuan ini dilakukan terhadap tiga perusahaan yakni PT Riau Jaya Utama (RJU), PT Perawang Sukses Perkara Indonesia (PSPI), dan PT Rimba Lazuardi (RL),” kata Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan dalam konfrensi pers di Pekanbaru, Sabtu (08/07/2017).

Seorang Tim Kuasa Hukum Walhi Riau, Even Sembiring menyatakan sudah mempersiapkan diri lebih matang dari permohonan praperadilan sebelumnya. Alasan Polda Riau menghentikan penyidikan dengan dalil tidak cukup alat bukti akan kami buktikan bahwa hal tersebut sama sekali tidak berdasar.

“Selain itu, terdapat cacat prosedur dan pengenyampingan bukti yang telah dilakukan oleh penyidik,” ujarnya yang Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru sekaligus kuasa hukum, Aditia Bagus Santoso mengatakan bahwa dalam gugatan ini alasan penghentian penyidikan terkesan mengada-ada dan dipaksakan. Ketiga korporasi dan 12 lainnya yang terlibat perkara kebakaran hutan dan lahan yang perkaranya dihentikan oleh Polda Riau pada periode periode April sampai dengan Juni 2016 ini menurutnya telah memenuhi unsur tindak pidana.

“Khususnya terkait unsur kelalaian menjaga areal konsesinya yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kabut asap yang sangat luar biasa pada 2015 lalu,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati menyampaikan dorongan membuka kembali perkara praperadilan ini dilakukan dengan meminta Negara agar melakukan penguatan substansi prinsip “strict liability” sebagaimana yang diatur dalam UU 32/2009. Ini agar dapat digunakan dalam penegakan hukum pidana lingkungan. (*)