Pemko Pekanbaru Tak Punya Master Plan, Dewan Pertanyakan Program Atasi Banjir

by

EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Pemko Pekanbaru dinilai tak memiliki master plan dalam upaya mengatasi banjir.

Penanganan banjir di Kota Pekanbaru tidak akan selesai jika tidak ada keseriusan pemerintah untuk mencarikan solusinya.

“Saat musim hujan titik genangan air bahkan banjir semakin meluas. Seharusnya langkah penanganan banjir itu sudah terlihat sejak lama,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Herwan Nasri ST, Minggu (12/11/2017).

Seperti halnya membuat parit atau drainase besar, membuat waduk di tempat-tempat rawan, normalisasi sungai, serta melakukan pengawasan ketat dalam mengeluarkan izin bangunan.

“Langkah-langkah seperti ini lah yang kita sebut bagian dari master plan. Sekarang langkah pemerintah dalam mengatasi banjir terkesan jalan di tempat,” lanjut Herwan.

Selama ini, program dinas terkait dalam mengatasi banjir ini, terkesan seremonial. Baik itu Dinas PU Pekanbaru maupun Dinas PU Provinsi Riau. Sebab di Kota Pekanbaru ini, ada kawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, ada yang menjadi tanggung jawab Pemprov Riau.
Termasuk juga tanggung jawab Pemerintah Pusat.

“Kita lihat selama ini, tanggung jawab pemerintah tersebut tidak terintegrasi. Harusnya terintegrasi, sehingga penyelesaiannya bisa komprehensif. Tidak sepotong-sepotong,” terangnya.

Diakui politisi Golkar ini, meski dilakukan langkah antisipasi, namun terkesan seadanya saja. Seperti halnya normalisasi sungai, pembuatan drainase, pengerukan dan sebagainya. Hal paling parah, setelah dibuat drainase, tidak tahun ke mana air yang berada di dalam drainse dialirkan. Sehingga membuat banjir di kawasan tersebut.

“Itu tadi, pemerintah harus punya komitmen tinggilah. Jangan lips servis dan teori saja. Kalau tidak, akan semakin banjir kota ini,” katanya.

Lebih dari itu, kalangan dewan juga mengharapkan, agar pemko dan Pemprov Riau saling bersinergi menyelesaikan masalah tersebut. Terkait anggaran sendiri, anggaran sangat cukup sehingga pemerintah diminta tidak menjadikan anggaran sebagai alasan perbaikan. (*)