EKONOMIPOS.COM(EPC), PEKANBARU – Sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Riau 2018 dinilai masih belum maksimal dilaksanakan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga masih banyak masyarakat di daerah belum mengetahui informasi tentang helat demokrasi 5 tahunan tersebut.
Anggota DPRD Riau, Supriati mengatakan, saat melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Kuantan Singingi, banyak masyarakat yang belum mengetahui akan dilaksanakan Pilkada dalam waktu dekat.
“Saya turun ke dapil, ada sekitar 20 titik desa yang saya kunjungi di Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi, dan mayoritas masyarakat di sana memang tidak tahu soal adanya Pilkada Riau, termasuk hari pencoblosan, 27 Juni 2018,” kata Supriati, Rabu (27/12).
Seharusnya menurut politisi Golkar ini, tidak ada alasan kurangnya sosialisasi dilaksanakan. Jika anggaran yang menjadi persoalan, maka hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal, karena anggaran sudah mencukupi.
“Itu sudah dianggarkan untuk KPU Riau secara bertahap, sisanya di APBD murni 2018. Saya kira kalau soal anggaran tidak ada masalah. KPU Riau pun sudah memulai tahapannya beberapa bulan yang lalu. Harusnya sosialisasi sudah maksimal dilaksanakan,” imbuhnya.
Tidak hanya masyarakat biasa, menurut Supriati sejumlah perangkat desa setempat juga tidak tau kapan Pilgubri dilaksanakan. Ini juga ia ketahuinya saat menerima aspirasi di desa yang ada di Dapilnya tersebut.
“Pilkada tidak begitu terasa di sana, sosialisasi yang kurang maksimal. Memang ada sosialisasi, cuman untuk pemilih pemula di sekolah-sekolah saja. Saya minta ini diperluas, kalau tidak maka tingkat partisipasi pemilih akan rendah,” tuturnya.
Dalam melaksanakan reses tersebut, Supriati juga sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat dapilnya, bahwa hari pencoblosan akan dilakukan tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Hal ini sekaligus membantu KPU Riau dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2018.
Sementara itu, salah seorang komisioner KPU Riau, Sri Rukmini mengatakan, sosialisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU Riau, tapi juga banyak pihak lainnya yang juga terlibat secara langsung, di antaranya adalah, KPU kabupaten/kota, pihak pemerintah daerah, partai politik, dan pihak terkait lainnya. (*)
