Mobdin 20 OPD Pemprov Diperiksa BPK

by

EKONOMIPOS.COM-PEKANBARU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan lapangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 2017. Rabu (4/4) kemarin aset dan kelengkapan pendukung mobil dinas (mobdin) pada 20 organisasi perangkat daerah (OPD) diperiksa.

Pemeriksaan terhadap mobdin dilakukan Rabu (4/4) pagi hingga petang. Tampak mobdin berplat merah berbagai jenis diparkirkan di lapangan upacara Kantor Gubernur Riau. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi kelayakan, mesin dan surat-surat pendukung. Dalam pemeriksaan ada beberapa mobil yang tak disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pembawa mobdin pada petugas BPK hanya bisa menunjukkan fotocopy STNK.

‘’Tadi ada 20 OPD. Kita melakukan pembenahan, memastikan semua aset yang terbentuk dan tercatat difungsikan secara fisik,’’ jelas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Syahrial Abdi saat diwawancarai tentang pemeriksaan ini.

Dia mengklaim proses pemeriksaan aset kendaraan kemarin berjalan lancar.

‘’Tadi lancar semua, mencocokkan nomor rangka. Tadi beberapa OPD tidak bisa hadir karena mobil di lokasi turun ke daerah,’’ imbuhnya.

Syahrial tak menampik ada kendaraan yang saat diperiksa tak dibarengi dengan STNK asli dan hanya fotocopy.

‘’Makanya sekaligus kita nanti koordinasi dengan Bapenda untuk pembayaran pajaknya, ada yang belum bayar, logikanya dianggarkan untuk pajaknya juga harus dibayar. Termasuk perawatan dilakukan servisnya,’’ paparnya.

Terhadap pemeriksaan aset yang sedang berjalan, OPD memiliki kewajiban untuk bisa membuktikan aset yang ada.

‘’Intinya semua OPD harus bisa membuktikan bahwa aset yang terbentuk dari belanja modalnya tercatat dengan baik dilaporkan dengan baik. Agar neraca keuangan kita jadi seimbang antara belanja dengan aset yang terbentuk. Jadi harus dapat disajikan memenuhi kriteria, sehingga yakin sudah dilakukan dengan baik,’’ singkatnya.

Sebelumnya, BPK RI kini mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Riau pada 2017. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kesesuaian dokumen dan realisasi. Penyerahan laporan keuangan pemprov pada BPK RI dilakukan, Rabu (21/3) lalu. Penyerahan ini kemudian diikuti dengan entry briefing yang dilakukan Selasa (27/3). Nantinya, BPK memiliki waktu selama 35 hari untuk memeriksa laporkan keuangan yang belum diaudit (unaudited) tersebut.

Pemeriksaan bertujuan melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Setelah itu dilihat dengan dokumennya sebelum dokumen diperiksa realisasi keuangannya. Terhadap aset juga dokumen pendukung akan diperiksa. Dalam laporan keuangan yang diperiksa, kepantasan yang sesuai juga akan menjadi catatan. Hasil akhir dari pemeriksaan nanti ada pra temuan yang diklarifikasi pada OPD dan dilanjutkan dengan disampaikannya rekomendasi.(*)