Ekonomipos.com – Maskapai lebih tertarik merekrut pilot asing dibandingkan dengan pilot lulusan sekolah penerbangan dalam negeri. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, pilot asing rela digaji lebih rendah demi pekerjaannya sebagai pilot.
“Salah satu maskapai penerbangan tanah air, Lion Air banyak merekrut pilot asing karena gajinya lebih murah, bahkan ketika Susi Air membawa bahan makanan untuk korban Tsunami di Aceh, pilot-pilot asing itu rela tidak dibayar,” ucap Yuli Sudoso, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Kemenhub.
Hal ini yang menyebabkan banyak lulusan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di maskapai-maskapai nasional yang menganggur. Pilot-pilot asing yang baru lulus pendidikan mengejar jam terbang sebagai prasyarat untuk melamar ke maskapai-maskapai di negaranya.
Di luar negeri, pilot-pilot harus mengumpulkan jam terbang hingga 1.500 jam terbang untuk bisa melamar ke maskapai-maskapai, sementara pilot di Indonesia hanya perlu 200 jam terbang. Pilot-pilot asing itu rela digaji sedikit atau tidak digaji sama sekali demi mengumpulkan 1.500 jam terbang agar bisa kembali ke negaranya dan menjadi pilot disana.
Penyebab lain pilot Indonesia tidak banyak direkrut karena menurut maskapai di tanah air, pilot-pilot luar negeri kompetensinya lebih tinggi dibanding pilot-pilot Indonesia.
Untuk itu, pihak Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Kemenhub akan menambah simulator, yakni ATR 72, Airbus-320 dan Boeing 737-400 NG untuk meningkatkan peringkat atau type rating kemampuan lulusan pendidikan pilot Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pengembangan SDM Kemenhub, untuk mengimbangi kebutuhan 770 penerbang setiap tahunnya, dibutuhkan penambahan pesawat latih baru.
“Ditjen Perhubungan udara akan membeli 51 pesawat latih baru sampai 2017. 51 pesawat tersebut, terdiri dari satu helikopter multi-engine, 5 pesawat multi-engine dan 45 pesawat single-engine dengan kebutuhan investasi pesawat single-engine seharga Rp 14 miliar per unit, multi-engine Rp 22 miliar per unit dan helikopter multi-engine Rp 198 miliar per unit,” jelas Kepala BPSDM Kemenhub, Wahju Satrio Utomo.
(Merdeka)
