China Cari Basis Produksi Negara Upah Rendah, Indonesia Untung

by
HANGZHOU, CHINA - JUNE 24: (CHINA OUT) Employees work at a garment factory which provides Original Equipment Manufacturing (OEM) for US and European companies on June 24, 2008 in Hangzhou of Zhejiang Province, China. According to the General Administration of Customs, China saw slower growth in garment exports then textile exports in the first five months this year. From January to May, China exported $40.09 billion worth of garments and accessories, up 9.3 percent. Textile exports were up 15.4 percent. (Photo by China Photos/Getty Images)

EKONOMIPOS.COM (EPC),SYDNEY – Tingginya upah tenaga kerja di China membuat negara itu mengalihkan investasinya ke negara dengan upah rendah, seperti Indonesia yang bakal diuntungkan dengan kondisi tersebut.

Ekonom ADB Shang-Jin Wei mengatakan negara dengan upah rendah seperti Indonesia akan menarik minat investor begitu China mengubah fokusnya dari sektor manufaktur ke sektor konsumsi.

“China perlu melakukan transisi dari sektor padat karya seperti garmen, elektronik, dan lainnya. Negara seperti India, Bangladesh, dan Indonesia, semuanya akan menikmati dampak yang dilakukan China,” katanya seperti dikutip Bloomberg, Rabu (14/9/2016).

Saat ini upah minimum di China sangat bervariasi. Dia mencontohkan di Provinsi Guangxi upah karyawan mencapai 1.000 yaun (US$150) per bulan, sementara di kota besar seperti Shanghai hingga 2.190 yuan per bulan.

Adapun Indonesia, upah minimumnya berkisar antara Rp1,43 juta (US$109) di Nusa Tenggara Timur hingga Rp3,1 juta di Ibu Kota Jakarta.

“Kenaikan upah tentu menjadi hal baik bagi siapa pun. Namun, bagi negara industri seperti China yang dulu sangat kompetitif menjadi tidak bersaing lagi. Sepuluh tahun lalu upah tenaga kerja di China setengah dari upah tenaga kerja dunia. Sekarang biaya upahnya lebih tinggi dari negara non-OECD ,” paparnya.

Menurutnya, guna mengambil momentum tersebut, Indonesia perlu mereformasi kebijakan komplementer dan memperbaiki infrastruktur.

“Indonesia harus mereformasi kebijakan untuk memudahkan perusahaan domestik dan asing melakukan operasinya. Jika sudah dilakukan maka Indonesia akan diuntungkan dengan kondisi upah rendah itu,” katanya.

Perlu diketahui, Indonesia menduduki posisi 109 dari 189 negara dalam indeks kemudahan berbisnis atau ease of doing business, di bawah Sri Lanka dan Kenya.

Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengembangkan infrastruktur di setiap sudut Nusantara di lebih dari 17.000 pulau dengan membangun jalan, pelabuhan, dan memperluas jangkauan listrik.

 

(Bisnis)