EKONOMIPOS.COM (EPC), Jakarta—Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan tahun ini pemerintah tengah mengkaji sekitar dua unit koperasi untuk menjadi komando dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Namun, sebanyak 7 koperasi diusulkan agar bisa langsung menyalurkan KUR tanpa harus melalui perbankan.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM tengah melakukan penilaian terhadap 14 koperasi yang telah mengajukan permintaan untuk turut berpartisipasi dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR yang secara keseluruhan yang mana plafonnya bisa mencapai Rp120 triliun.
“Selama ini kan koperasi linkage. Sekarang langsung koperasi sebagai penyalur KUR. Nominalnya lagi dikaji, kemudian koperasi mana yang bisa. Ada 7 yang kita ajukan,” ujarnya, usai Rapat Koordinasi mengenai KUR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9/2016).
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan perlunya pengawasan terhadap koperasi sebagai penyalur KUR untuk melihat kriteria koperasi yang sehat. Pengawasan itu akan dilakukan oleh OJK, sementara Kementerian Keuangan fokus pada penyaluran KUR ke usaha yang produktif dan bukan konsumsi.
“Kan yang namanya simpan pinjam itu misalkan mau buat beli kendaraan, bantu anak perkawinan, beli televisi, itu kan enggak boleh. Namanya kan kredit usaha rakyat, kita berikan yang untuk usaha,” ucapnya
(Bisnis)
