EKONOMIPOS.COM (EPC),PONTIANAK – Pengusaha perikanan di Pontianak keluhkan sejumlah aturan di sektor perikanan dan kelautan sehingga investasi mengalami hambatan.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Kalimantan Barat Santyoso Tio mengatakan daerah ini memerlukan kemudahan perizinan sehingga tidak menghambat aktivitas usaha mereka.
“Situasi itu mempengaruhi aktivitas perikanan tangkap di Kalimantan Barat. Padahal perikanan salah satu potensi Kalbar. Ini lantaran letak geografis yang dekat dengan Laut Natuna dan dikenal sebagai surganya para nelayan,” ujarnya, di Pontianak, Rabu (21/9/2016).
Santyoso mengatakan nelayan lokal terhambat berbagai aturan yang dinilai kontradiktif. Menurutnya, pemerintah ingin laut Indonesia tidak ada kapal asing.
“Kapal asing masuk karena kapal kita tidak ada di laut. Penyebabnya untuk bikin kapal yang besar-besar, izinnya ribet,” ujarnya.
Ia menyarankan agar pemerintah pusat melimpahkan kewenangan izin kapal ikan itu ke pemerintah daerah. “Kan semangat Presiden Joko Widodo menciptakan iklim usaha yang baik.”
“Orang kita bukannya tidak bisa bikin kapal yang besar hingga kapasitas 300 ton ke atas. Masalahnya, izinnya rumit dan harus diurus ke pusat sehingga, jangan heran, hanya sedikit yang berminat menggarap sektor perikanan laut ini,” kata dia.
Ia mendorong juga agar Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus bagaimana perencanaan, pengembangan dan strategi untuk meningkatkan industri perikanan Indonesia termasuk di Kalbar.
“Nelayan dipermudah untuk melaut dan diperkenalkan dengan teknologi. Apabila nelayan lokal diberikan kemudahan, tidak ada itu pencurian ikan di wilayah Indonesia karena laut kita akan penuh dengan nelayan lokal, sehingga keberadaan nelayan asing yang mencuri ikan akan mudah diketahui,” kata dia pula.
(Bisnis)
