EKONOMIPOS.COM(EPC),JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta agar reforma agraria terus dikebut sehingga persoalan ketimpangan tanah bisa segera terselesaikan.
Reforma agraria sendiri sesungguhnya telah diserukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu sebelumnya.
Dalam rapat terbatas mengenai reforma agraria di Kantor Presiden, Rabu, 24 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, untuk mengadakan program sertifikasi tanah bagi masyarakat pedesaan secara besar-besaran.
Presiden menargetkan sebanyak lima juta sertifikat dikeluarkan per tahunnya. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden kembali mengingatkan instruksi tersebut.
“Saya sudah berikan target ke Pak Sofyan. Minimal lima juta di tahun 2017. Tahun 2018 minimal tujuh juta. Tahun depannya lagi sembilan juta. Saya hitung betul,” kata Presiden dalam siaran tertulis, Senin (10/10/2016).
Pada hari ini, pemerintah telah memberikan sertifikat tanah kepada 2.583 warga yang tinggal di Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, memastikan bahwa seluruh warga setempat, yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat tanah, telah menerima sertifikat tersebut.
“Masyarakat akan tenang. Apabila diperlukan bisa digunakan untuk pinjam KUR atau dana usaha. Insya Allah sampai 2019 akan bertambah 25 juta sertifikat baru. Pada 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat,” ucap Sofyan.
(Bisnis)
