EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA – Pemerintah akan menaikkan margin stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mendorong persebaran SPBU di daerah terpencil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pihaknya perlu memperluas persebaran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Cara ini, katanya, membantu mempermudah akses sekaligus menambah peluang bagi masyarakat mendapat harga yang sama dengan daerah lain yang lebih tinggi konsumsi dan aksesnya.
“Ada kewajiban membangun SPBU di daerah yang biasanya harga lebih tinggi dari Jawa,” ujarnya seusai Rapat Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (20/10/2016).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 5.830 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), 649 agen penyalur minyak solar (APMS) dan 296 solar packed dealer nelayan (SPDN).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan pihaknya akan menawarkan margin yang lebih tinggi bagi badan usaha distribusi agar mau membangun SPBU di daerah terpencil.
Menurutnya, pertimbangannya akan dilihat dari rasio pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) juga, jarak dan volume yang disalurkan. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan agar pelaku usaha berminat dan proyek berjalan sesuai dengan skala ekonomi. “Jadi margin di sana (daerah terpencil) kami tinggikan biar ekonomis.”
Kendati demikian, pihaknya belum mau menyebut berapa batas margin yang akan diberikan guna menjaga keekonomian pembangunan SPBU.
Selain itu, pihaknya pun akan membangun 14 tangki BBM di delapan lokasi yakni Kepulauan Mentawai, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat guna menjamin ketersediaan pasokan. “Angkanya masih dibahas,” katanya.
Dihubungi terpisah, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan margin yang wajar akan membantu persebaran SPBU di daerah terpencil. Adapun, biaya investasi SPBU bisa menyentuh tiga kali lipat biaya di Pulau Jawa.
Bila penjualan hanya 4 ton per hari dengan margin Rp270 per liter, sulit bagi pelaku usaha untuk melirik daerah terpencil sebagai lokasi yang tepat membangun SPBU. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan hal tersebut bila ingin memperluas jangkauan SPBU dan APMS.
“Sebulan hanya dapat Rp27 juta kotor, bersih paling hanya dapat Rp12 juta sampai 15 juta. Lalu kapan balik investasinya?”
(bisnis)
