• Redaksi
  • Info Iklan
  • Editorial
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Wednesday, October 7, 2026
Ekonomi Pos
  • Home
  • Lifestyle
  • Insight
  • Finance
  • Industry
  • Showbiz
  • Advertorial
  • Daerah
    • Bengkalis
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Rokan Hilir
No Result
View All Result
EkonomiPos.Com
No Result
View All Result

LAHAN KRITIS: Pemprov NTB Jajaki Kerjasama Dengan Korsel

28/11/2016
Share on FacebookShare on Twitter

EKONOMIPOS.COM (EPC),MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap bisa menjadikan Korea Selatan sebagai mitra dalam menangani lahan kritis yang ada di wilayah NTB.

Hal tersebut disampaikan Gubernur TGH Zainul Madji kepada President National Institute Of Forest Science (Nifos) Republik Korea Nam Sung Hyun beserta rombongannya saat berkunjung ke Mataram, Senin (28/11/2016).

“Kalau Korea punya best practice untuk menangani lahan kritis kami akan sangat terbuka untuk bekerjasama. Ini akan berguna untuk peningkatan pembangunan kehutanan di Nusa Tenggara Barat,” ujar Madji dalam pertemuan di Mataram tersebut.

Berdasarkan data, lahan kritis di NTB saat ini cukup luas, hampir mencapai 500.000 hektar yang terdiri dari hutan dan tanah diluar hutan yang kering, termasuk daerah yang curah hujannya sangat sedikit sehingga daerah itu sangat kering dan tandus.

Untuk itu, gubernur mengatakan, tugas penting bagi seluruh pihak untuk melakukan upaya-upaya, agar bagaimana hutan tidak gundul atau rusak dan bagaimana agar lahan kritis itu dapat termanfaatkan dengan baik. Gubernur mengaku butuh kerjasama dengan berbagai pihak untuk manangani ini.

Madjiyang didampingi Kepada Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi dan Kepala Dinas Kehutanan Prov. NTB. Husnanidiaty Nurdin berharap kerjasama bidang kehutanan Nifos dengan KPHL Rinjani Barat yang telah berjalan lima tahun dapat terus berlanjut.

Lebih lanjut, Gubernur menghargai dan mengapresiasi kerjasama dengan Nifos ini karena memang arah dari pembangunan kehutanan NTB kedepannya berbasis pada penguatan kelembagaan. Dengan dikukuhkannya KPH sebagai badan umum daerah, dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada.

“Tentu kami butuh asistensi dari pihak yang berpengalaman seperti Nifos agar kekayaan hutan kami bisa termanfaatkan sekaligus terpelihara, serta membawa dampak maksimal bagi masyarakat,” ujar Madji.

President National Institute Of Forest Science (Nifos) Republik Korea Nam Sung Hyun mengatakan, proyek kerja sama penelitian yang dilakukan selama lima tahun ini diharapkan mampu berdampak bagi masyarakat sekitar.

“Saya bangga bisa berhubungan dan kerjasama dalam proyek penelitian selama 5 tahun dalam bidang kehutanan, sosial ekonomi kebudayan dan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini berbentuk kemitraan yang dilakukan dengan cara survey kepada masyarakat setempat,” ujar Nam Sung Hyun.

 

(Bisnis)

Share76Tweet47

Kabar Terkait

Perkuat Kepatuhan Pajak di Provinsi Kepri, Tim Pembina Samsat Nasional Dorong Pelayanan yang Lebih Mudah dan Adaptif
Berita

Perkuat Kepatuhan Pajak di Provinsi Kepri, Tim Pembina Samsat Nasional Dorong Pelayanan yang Lebih Mudah dan Adaptif

07/10/2026
Pastikan Data Tagihan Rumah Sakit Akurat, Jasa Raharja Riau Kawal Penuntasan Guarantee Letter
Berita

Pastikan Data Tagihan Rumah Sakit Akurat, Jasa Raharja Riau Kawal Penuntasan Guarantee Letter

06/10/2026
Jasa Raharja Riau dan Tim Pembina Samsat Lakukan Rapat Koordinasi Perizinan Angkutan Umum
Berita

Jasa Raharja Riau dan Tim Pembina Samsat Lakukan Rapat Koordinasi Perizinan Angkutan Umum

06/10/2026
Load More
EkonomiPos.Com

We bring you the best Economy News

  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Editorial
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

© 2025 EkonomiPos.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Lifestyle
  • Insight
  • Finance
  • Industry
  • Showbiz
  • Advertorial
  • Daerah
    • Bengkalis
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Rokan Hilir

© 2025 EkonomiPos.com.

Go to mobile version